KOSMAK menilai kondisi tersebut harus segera dijawab oleh Jampidsus Kuntadi.
Apakah penyidik memang belum menemukan bukti yang cukup? Apakah konstruksi perkaranya masih belum utuh? Atau justru terdapat bagian tertentu dari perkara yang belum disentuh?
Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena dana yang berada dalam pusaran perkara bukan nominal kecil.
KOSMAK menyebut angka Rp176,1 triliun dalam konteks pengelolaan dana BPDPKS periode yang lebih panjang, sedangkan catatan Monitorindonesia.com mencatat sekitar Rp57,7 triliun insentif biodiesel yang diterima puluhan perusahaan pada periode 2016-2020.
Terlepas dari perbedaan cakupan angka tersebut, nilai yang sangat besar semestinya berbanding lurus dengan transparansi penanganan perkara.
Sebab, ketika tiga tahun penyidikan hanya menghasilkan status “masih berjalan”, sementara siapa yang bertanggung jawab belum juga diumumkan, pertanyaan publik tidak lagi sebatas “sudah sampai mana penyidikannya?”
Pertanyaan yang lebih keras kini muncul:
Jika pemeriksaan saksi sudah dilakukan dan aliran dana telah dipetakan, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan dana sawit tersebut?
Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk menjawabnya melalui alat bukti dan konstruksi perkara yang transparan.
Sebab dalam perkara dengan nilai dana hingga puluhan bahkan ratusan triliun rupiah, terlalu lama tanpa tersangka bukan sekadar persoalan waktu.
Ini menjadi ujian serius terhadap keberanian penegak hukum untuk mengurai siapa yang berada di balik keputusan, siapa yang menikmati keuntungan, dan siapa yang pada akhirnya harus dimintai pertanggungjawaban pidana.
Hingga berita ini diterbitkan, Monitorindonesia.com masih menunggu penjelasan resmi Kejaksaan Agung mengenai perkembangan terbaru penyidikan perkara BPDPKS tersebut
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
