KOSMAK menyebut total dana BPDPKS sebesar Rp176,1 triliun diterima 25 korporasi pada periode 2015-2023. Sementara berdasarkan catatan Monitorindonesia.com, nilai insentif biodiesel yang diterima puluhan perusahaan sepanjang 2016-2020 mencapai sekitar Rp57,7 triliun.
Perbedaan cakupan periode dan basis angka tersebut perlu dicermati karena tidak seluruhnya menggambarkan nilai yang sama.
Namun satu hal yang sulit diabaikan adalah besarnya uang publik yang berada dalam pusaran perkara tersebut.
Jejak pemeriksaan menunjukkan penyidik Jampidsus sebenarnya telah bergerak sejak 2023.
Pada 31 Oktober 2023, penyidik memeriksa Manager Produksi PT Pelita Agung Agriindustri dan PT Permata Hijau Palm Oleo.
Kemudian pada 2 November 2023, penyidik memeriksa pihak PT Multi Nabati Sulawesi, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Multimas Nabati Asahan melalui manager produksinya berinisial CADT.
Pada 7 November 2023, pemeriksaan berlanjut terhadap Manager PT Cemerlang Energi Perkasa berinisial FA dan pihak PT Sari Dumai Sejahtera. Penyidik juga meminta keterangan HM yang disebut sebagai Hartono Mitra selaku Manager Produksi PT Jhonlin Agro Raya (JARR) serta AC selaku Operation Supply Chain PT Pertamina tahun 2014.
Selanjutnya pada 9 November 2023, penyidik memeriksa pihak yang berkaitan dengan PT Sinarmas Bio Energy dan PT SMART Tbk.
Selain pihak korporasi, penyidik juga pernah memeriksa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 Juli 2023. Saat itu Airlangga diperiksa sekitar 12 jam dan dicecar 46 pertanyaan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Dewan Pengarah BPDPKS.
Penyidik juga pernah mendatangi kantor Indonesia Heritage Foundation (IHF) di Depok pada September 2023. Yayasan tersebut didirikan Sofyan Djalil bersama Ratna Megawangi. Sofyan diketahui pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 2014-2015.
Sofyan kala itu membenarkan adanya dokumen yang disita penyidik.
“Ada beberapa dokumen yang disita,” kata Sofyan.
Rangkaian pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa perkara bukan tanpa aktivitas penyidikan. Justru karena itulah pertanyaan mengenai mandeknya penetapan tersangka semakin kuat.
Korporasi Penerima Insentif Disorot
KOSMAK juga menyoroti sejumlah korporasi yang disebut menerima insentif biodiesel dari BPDPKS.
Di antaranya PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Ciliandra Perkasa, PT Cemerlang Energi Perkasa, PT LDC Indonesia, PT Pelita Agung Agriindustri, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Sinarmas Bio Energy, PT SMART Tbk, PT Tunas Baru Lampung Tbk, PT Kutai Refinery Nusantara dan sejumlah perusahaan lainnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
