– Maraknya narasi September Hitam di media sosial yang diiringi wacana aksi demonstrasi mahasiswa disikapi sebagai bentuk aktivisme digital yang positif untuk merawat ingatan kolektif publik terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Pengamat Politik dari Indeks Data Nasional (IDN), Ayip Tayana pun mengingatkan agar narasi September Hitam tersebut tidak bergeser menjadi mobilisasi massa berbasis emosi atau kebencian semata.
Menurutnya, penyampaian pendapat melalui demonstrasi merupakan hal sah dalam demokrasi, namun mahasiswa dan masyarakat sipil perlu mengevaluasi efektivitasnya dalam mendorong penuntasan kasus secara konkrit.
“Demonstrasi terkait September Hitam bagian dari demokrasi. Namun pertanyaannya, apakah demonstrasi hanya satu-satunya jalan untuk mendorong penyelesaian persoalan? Di sini mahasiswa dan masyarakat sipil perlu evaluasi,” ujar Ayip Tayana, Minggu (13/9/2026).
Ayip menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan mengakui 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dan berkomitmen pada pemulihan para korban.
Oleh karena itu, fokus gerakan mahasiswa di era saat ini idealnya bergeser ke arah pengawalan serta pemberian solusi substantif.
Ia menilai mahasiswa tidak lagi sebatas bertindak sebagai kelompok penekan, melainkan harus hadir sebagai penggerak solusi.
Hal itu dapat dilakukan melalui riset berbasis data yang berkolaborasi dengan kementerian terkait, LPSK, maupun lembaga masyarakat sipil guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang terukur.
“Mahasiswa jangan cuma jadi kelompok penekan, tapi juga harus penggerak solusi. Misalnya melalui riset, bekerja sama dengan kampus atau Kementerian HAM, LPSK, atau organisasi masyarakat lainnya agar menjadi usulan kebijakan terukur untuk penyelesaian pelanggaran HAM ini,” jelas Direktur Eksekutif IDN tersebut.
Selain advokasi berbasis data, Ayip mendorong dibukanya ruang dialog inklusif yang mempertemukan pihak korban, akademisi, masyarakat, dan pemerintah.
Langkah ini dinilai vital untuk memastikan seluruh hak korban terpenuhi secara nyata serta mencegah berulangnya peristiwa serupa di masa depan.
“Artinya, ada kemajuan yang dilakukan pemerintah, tapi PR-nya juga banyak. Makanya kalau ada demonstrasi, harusnya tuntutannya berubah. Misalnya, berapa korban yang belum terverifikasi, bagaimana memastikan pemulihan tidak di atas kertas atau pelanggaran serupa tidak terjadi lagi,” pungkasnya.
Isu Aksi Black September
Sebelumnya, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mewanti-wanti anggotanya untuk bersiap menghadapi isu aksi Black September.
Beri Komentar