“Semuanya menyebut keterlibatan Jokowi dan peran Jokowi. Kenapa Jokowi sampai saat ini tidak pernah tersentuh hukum?” ujarnya.
Meski demikian, penyebutan nama seseorang dalam persidangan tidak otomatis berarti orang tersebut terlibat tindak pidana. Keterlibatan pidana tetap harus dibuktikan melalui alat bukti dan proses hukum yang sah.
Akumulasi kekecewaan terhadap penegakan hukum tersebut membuat Ferdinand melontarkan pernyataan keras. Ia bahkan mempertanyakan eksistensi lembaga-lembaga penegak hukum apabila hukum dinilai tidak mampu memberikan kepastian dan keadilan.
“Kenapa kita tidak bubarkan saja para penegak hukum? Kita bubarkan KPK, bubarkan Kejaksaan, bubarkan polisi, kalau memang hukum tidak ada gunanya,” ujar Ferdinand.
Pernyataan itu menjadi kritik paling tajam Ferdinand terhadap kondisi penegakan hukum saat ini. Persoalan utamanya bukan sekadar siapa yang diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka, melainkan apakah seluruh perkara besar diproses secara konsisten, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Di tengah tuntutan publik agar pemberantasan korupsi tidak tebang pilih, aparat penegak hukum ditantang menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada nama-nama tertentu. Setiap dugaan keterlibatan harus diuji berdasarkan bukti, siapa pun pihak yang disebut dan apa pun posisi politiknya
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru