Mahfud MD: Putusan MA soal Suket Gibran Berlaku Surut

BANDA ACEH  — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlaku surut atau retroaktif.

Mahfud mendasarkan penilaiannya pada penggunaan diksi dalam amar putusan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, pilihan kata tersebut menunjukkan bahwa putusan masuk kategori ex-tunc, yakni berlaku surut, bukan ex-nunc yang berlaku ke depan.

“Ia (vonis MA) adalah ex-tunc artinya berlaku retroaktif,” kata Mahfud melalui akun media sosial X pribadinya, @mohmahfudmd, Sabtu (31/10/2026).

Mahfud menjelaskan, perbedaan istilah dalam amar putusan memiliki konsekuensi terhadap penafsiran hukum. Jika putusan berlaku prospektif atau ex-nunc, menurut dia, diksi yang digunakan adalah “dibatalkan” atau “MA membatalkan”. Sebaliknya, putusan yang berlaku surut atau ex-tunc menggunakan kata “batal”.

“Sedangkan kalau berlaku retroaktif atau ex-tunc yang artinya berlaku surut (retroaktif), diksi amar putusan MA berbunyi ‘batal’ (bukan membatalkan),” tulisnya.

Berdasarkan penafsiran tersebut, Mahfud menilai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dianggap tidak pernah sah sejak awal.

“MA menyatakan batal artinya suket itu dianggap tak pernah ada dan penggunaannya sejak awal tidak sah,” tandasnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026 itu dijatuhkan pada Jumat (30/10/2026).

Berdasarkan informasi pada laman Kepaniteraan MA, majelis hakim membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

“Kabul: Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,” demikian keterangan amar putusan yang tercantum di laman Kepaniteraan MA.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim yang diketuai Yulius, dengan anggota Maftuh Effendy dan Hari Sugiharto. Adapun panitera penggantinya adalah Michael Renaldy Zein.

Perkara ini diajukan H.M. Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia cq. Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Sebelumnya, gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.

Dalam petitumnya, Subhan meminta hakim mengabulkan seluruh gugatan, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah, serta memerintahkan penarikan dokumen tersebut dari pihak yang memegangnya, yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen.

Banda Aceh

12.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Kota Langsa

13.00 WIB

31 °C

Berawan

Aceh Selatan

12.00 WIB

27 °C

Cerah

Aceh Tenggara

13.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Bali

14.00 WITA

32 °C

Berawan

Banten

12.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

Bengkulu

12.00 WIB

32 °C

Udara Kabur

DI Yogyakarta

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Jakarta Pusat

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

13.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

13.00 WIB

33 °C

Cerah

Kalimantan Selatan

14.00 WITA

34 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Timur

14.00 WITA

31 °C

Berawan

Kalimantan Utara

14.00 WITA

32 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

13.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Lampung

12.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

13.00 WITA

31 °C

Hujan Ringan

Palu

13.00 WITA

29 °C

Berawan

Pangkal Pinang

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Riau

13.00 WIB

30 °C

Udara Kabur

Sumatera Selatan

14.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Sumatera Utara

13.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Sumatera Barat

12.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Kepulauan Riau

12.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

12.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Jawa Tengah

12.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Jawa Timur

12.00 WIB

36 °C

Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)