Penggerebekan Ponpes Putri Sukoharjo Tuai Kontroversi, Pengamat Desak Kapolri Bertindak Tegas

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memeriksa dugaan pelanggaran prosedur dan tindakan tidak proporsional dalam penggerebekan tersebut.

MUI juga meminta kepolisian memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum, kronologi, serta prosedur penggeledahan dan pemeriksaan.

Ketua MUI Bidang Pesantren KH Ahmad Fahrur Rozi mempertanyakan alasan penggerebekan dilakukan pada dini hari dengan menggunakan senjata laras panjang.

Sementara itu, Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) melalui Ketua Umum KH Jeje Zaenudin mengecam dugaan tindakan tidak profesional aparat. PERSIS mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh mengabaikan martabat perempuan, anak-anak, dan lembaga pendidikan.

Dalam pandangan Amir Hamzah, persoalan tersebut juga harus menjadi momentum bagi pimpinan Polri untuk memperkuat pengawasan internal dan menjaga ideologi serta karakter institusi kepolisian.

Ia mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya pengaruh yang disebutnya sebagai Komunisme Gaya Baru ke dalam tubuh Polri.

Amir menilai, pengawasan terhadap personel tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan administratif dan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh pembinaan ideologi, integritas, loyalitas terhadap konstitusi, serta penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Peringatan tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian pimpinan Polri agar institusi kepolisian tetap menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Amir menambahkan, Polri memiliki kewenangan besar dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Namun, kewenangan tersebut harus disertai tanggung jawab dan pengawasan yang kuat.

Bahkan, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian telah mengatur prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, pencegahan, dan kewajaran dalam penggunaan kekuatan.

Selain itu, UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU Kepolisian juga mempertegas prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas Polri.

Karena itu, Amir meminta Kapolri tidak berhenti pada pernyataan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan.

Masyarakat membutuhkan penjelasan yang disertai bukti dan hasil pemeriksaan yang transparan.

“Ini ujian bagi Kapolri. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena ada tindakan aparat yang justru menimbulkan ketakutan. Polri harus hadir memberikan perlindungan, bukan membuat masyarakat merasa terancam,” pungkas Amir.

Banda Aceh

12.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Kota Langsa

13.00 WIB

31 °C

Berawan

Aceh Selatan

12.00 WIB

27 °C

Cerah

Aceh Tenggara

13.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Bali

14.00 WITA

32 °C

Berawan

Banten

12.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

Bengkulu

12.00 WIB

32 °C

Udara Kabur

DI Yogyakarta

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Jakarta Pusat

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

13.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

13.00 WIB

33 °C

Cerah

Kalimantan Selatan

14.00 WITA

34 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Timur

14.00 WITA

31 °C

Berawan

Kalimantan Utara

14.00 WITA

32 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

13.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Lampung

12.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

13.00 WITA

31 °C

Hujan Ringan

Palu

13.00 WITA

29 °C

Berawan

Pangkal Pinang

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Riau

13.00 WIB

30 °C

Udara Kabur

Sumatera Selatan

14.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Sumatera Utara

13.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Sumatera Barat

12.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Kepulauan Riau

12.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

12.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Jawa Tengah

12.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Jawa Timur

12.00 WIB

36 °C

Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)