Anggota Wantimpres: Suket Ijazah Gibran Batal Demi Hukum, Harus Dianggap Tidak Ada Sejak Awal!

BANDA ACEH – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum dinilai memiliki konsekuensi hukum serius. Surat tersebut bukan hanya harus ditarik dan dimusnahkan, tetapi secara hukum juga harus dianggap tidak pernah ada sejak awal penerbitannya.Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Margarito Kamis, menegaskan bahwa istilah batal demi hukum dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum tata negara memiliki makna yang jelas. Konsekuensinya, keputusan atau surat yang dinyatakan batal demi hukum tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sejak awal.

Margarito menjelaskan, amar putusan MA yang memerintahkan penarikan dan pemusnahan suket tersebut tidak boleh dipahami sebagai persoalan administratif biasa. Ada konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan oleh pejabat atau instansi yang menerbitkan surat tersebut.

“Dalam ilmu hukum administrasi negara dan tata negara, kata batal demi hukum itu menunjuk bahwa surat itu harus dianggap tidak ada sejak awal,” kata Margarito di televisi swasta, Senin (2/11/2026).

Menurutnya, dalam istilah teknis hukum, keadaan tersebut menunjukkan bahwa surat yang dinyatakan batal demi hukum dianggap tidak pernah memiliki kekuatan hukum sejak diterbitkan.

Ia kemudian menyoroti amar putusan MA yang secara tegas memerintahkan agar suket penyetaraan ijazah Gibran ditarik dan dimusnahkan.

Menurut Margarito, perintah tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai mekanisme pelaksanaannya, terutama siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan penarikan surat tersebut.

“Mahkamah Agung memerintahkan surat ini untuk ditarik dan dimusnahkan. Pertanyaannya, secara hukum, bagaimana cara menariknya?” ujarnya.

Margarito mengemukakan dua kemungkinan mekanisme. Pertama, pejabat yang berwenang dapat meminta Gibran mengembalikan surat keterangan tersebut. Kedua, pejabat atau instansi penerbit dapat mendatangi Gibran untuk mengambil langsung dokumen yang dimaksud.

Namun, Margarito menegaskan bahwa persoalan apakah dokumen itu nantinya diserahkan atau tidak, tidak mengubah konsekuensi hukum putusan MA.

Sebab, ketika pengadilan telah menyatakan surat tersebut tidak sah dan batal demi hukum, keberadaan surat itu secara hukum sudah tidak dapat dipertahankan.

“Dia serahkan atau tidak, itu soal lain. Tetap saja secara hukum surat ini dianggap tidak ada. Mau suka, mau tidak, mau senang, mau tidak, tidak ada urusan,” tegasnya.

Banda Aceh

13.00 WIB

29 °C

Cerah

Kota Langsa

13.00 WIB

30 °C

Cerah

Aceh Selatan

13.00 WIB

26 °C

Cerah Berawan

Aceh Tenggara

13.00 WIB

29 °C

Cerah

Bali

14.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

13.00 WIB

34 °C

Berawan

Bengkulu

13.00 WIB

33 °C

Cerah

DI Yogyakarta

13.00 WIB

31 °C

Cerah

Jakarta Pusat

13.00 WIB

31 °C

Cerah

Jambi

13.00 WIB

31 °C

Berawan

Kalimantan Barat

12.00 WIB

29 °C

Cerah

Kalimantan Selatan

15.00 WITA

31 °C

Hujan Petir

Kalimantan Timur

14.00 WITA

29 °C

Cerah

Kalimantan Utara

15.00 WITA

31 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

13.00 WIB

33 °C

Cerah

Lampung

14.00 WIB

33 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

15.00 WITA

29 °C

Cerah

Palu

14.00 WITA

26 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

13.00 WIB

33 °C

Berawan

Riau

13.00 WIB

32 °C

Cerah

Sumatera Selatan

13.00 WIB

33 °C

Berawan

Sumatera Utara

13.00 WIB

31 °C

Cerah

Sumatera Barat

13.00 WIB

27 °C

Cerah Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

12.00 WIB

32 °C

Berawan

Kepulauan Riau

13.00 WIB

32 °C

Cerah

Jawa Barat

12.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Jawa Timur

12.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)