Kejatuhan Gibran Jadi Awal Runtuhnya Dinasti Politik Jokowi!

Menurut Prihandoyo, perubahan konstitusi telah menghilangkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebagaimana diatur dalam naskah asli UUD 1945.

Bersamaan dengan itu, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga tidak lagi menjadi pedoman pembangunan nasional yang ditetapkan MPR.

Rumah Pancasila berpandangan bahwa perubahan tersebut menyebabkan hubungan antarlembaga negara menjadi lebih kompleks dan membuka ruang perbedaan penafsiran kewenangan.

Prihandoyo mengingatkan bahwa hubungan antara MK, MA, DPR, dan Presiden seharusnya dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati kewenangan konstitusional, bukan menjadi arena pertarungan kekuasaan.

Ia mengutip pemikiran almarhum Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo mengenai bahaya pertentangan antarkekuatan dalam kehidupan berbangsa.

“Bagaimana mungkin konstitusi yang dibangun dengan semangat liberal dapat diletakkan di atas jiwa Pancasila yang mengutamakan harmoni? Jangan sampai mesin konflik homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, justru dipasang di atas fondasi kehidupan bangsa yang menjunjung kebersamaan,” katanya.

Prihandoyo juga menyoroti besarnya energi politik nasional yang menurutnya terkuras akibat berbagai polemik selama periode pemerintahan 2024-2029.

Persoalan pencalonan Gibran, perdebatan mengenai batas usia, polemik dokumen pendidikan, putusan pengadilan, hingga persoalan etik dinilai telah menyita perhatian publik.

Padahal, menurut dia, Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih besar, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, persaingan perdagangan Amerika Serikat dan China, persoalan energi, hingga ancaman krisis pangan.

“Bangsa ini seharusnya menggunakan seluruh energinya untuk memperkuat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menghadapi perubahan geopolitik dunia. Namun, energi politik justru habis untuk drama ijazah, drama batas usia, drama putusan, dan drama etik,” ungkapnya.

Ia menilai keadaan tersebut memperlihatkan kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap kehidupan berbangsa yang rukun dan perilaku elite politik yang terus berkompetisi memperebutkan pengaruh.

Prihandoyo kemudian mengingatkan filosofi Jawa, “Ora Sanak Ora Kadang, Yen Mati Melu Kelangan”, yang menggambarkan kuatnya rasa kebersamaan dan kepedulian sosial.

Sebaliknya, ia melihat sebagian elite politik justru terjebak dalam prinsip bellum omnium contra omnes, yakni perang semua melawan semua demi kepentingan masing-masing.

Akar persoalan lainnya, menurut Prihandoyo, terletak pada perubahan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Banda Aceh

13.00 WIB

29 °C

Cerah

Kota Langsa

13.00 WIB

30 °C

Cerah

Aceh Selatan

13.00 WIB

26 °C

Cerah Berawan

Aceh Tenggara

13.00 WIB

29 °C

Cerah

Bali

14.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

13.00 WIB

34 °C

Berawan

Bengkulu

13.00 WIB

33 °C

Cerah

DI Yogyakarta

13.00 WIB

31 °C

Cerah

Jakarta Pusat

13.00 WIB

31 °C

Cerah

Jambi

13.00 WIB

31 °C

Berawan

Kalimantan Barat

12.00 WIB

29 °C

Cerah

Kalimantan Selatan

15.00 WITA

31 °C

Hujan Petir

Kalimantan Timur

14.00 WITA

29 °C

Cerah

Kalimantan Utara

15.00 WITA

31 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

13.00 WIB

33 °C

Cerah

Lampung

14.00 WIB

33 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

15.00 WITA

29 °C

Cerah

Palu

14.00 WITA

26 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

13.00 WIB

33 °C

Berawan

Riau

13.00 WIB

32 °C

Cerah

Sumatera Selatan

13.00 WIB

33 °C

Berawan

Sumatera Utara

13.00 WIB

31 °C

Cerah

Sumatera Barat

13.00 WIB

27 °C

Cerah Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

12.00 WIB

32 °C

Berawan

Kepulauan Riau

13.00 WIB

32 °C

Cerah

Jawa Barat

12.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Jawa Timur

12.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)