BENER MERIAH – Konflik antara gajah liar dan manusia di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, kini semakin berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat. Bukan hanya mengancam keselamatan warga, konflik berkepanjangan ini juga mulai merampas hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan secara normal.Sedikitnya 13 sekolah terpaksa menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi menyusul meningkatnya ancaman pergerakan kawanan gajah liar yang kerap melintasi kawasan permukiman, bahkan pada siang hari.Tim Advokasi Jaringan Gajah Nusantara (JGN) Aceh yang turun langsung ke lokasi pada Sabtu (7/11/2026) menemukan sejumlah sekolah dalam kondisi sepi. Aktivitas pembelajaran hanya berlangsung secara daring dengan guru tetap memberikan materi kepada siswa.Tim Advokasi JGN Aceh, Yulham Eon, menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, konflik yang terus berulang telah mengganggu kehidupan masyarakat, termasuk masa depan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak.”Ya, kami melihat langsung kondisi di bener meriah, benar aktifitas sekolah sepi. Hanya ada guru yang sedang memberikan materi pembelajaran daring. Sangat disayangkan jika hal seperti ini terus berlanjut, anak-anak tidak bisa sekolah karena konflik satwa dan manusia disini masih terus terjadi,” kata Yulham.Kritik terhadap penanganan konflik juga disampaikan Koordinator Wilayah Tengah Forum Jurnalis Lingkungan (FJL), Yusradi. Ia menilai persoalan konflik gajah dan manusia di kawasan tersebut bukanlah kejadian baru. Konflik terus berulang setiap tahun, bahkan telah menimbulkan korban jiwa, baik dari manusia maupun gajah Sumatera.Menurut Yusradi, kondisi ini memperlihatkan bahwa penanganan konflik belum menghasilkan solusi jangka panjang yang mampu melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjamin keberlangsungan hidup satwa dilindungi.”Konflik ini sudah lama terjadi. Tidak ada penyelesaian yang serius dari pemangku kebijakan. Belum lama juga ada hibah lahan presiden untuk konservasi gajah sumatera di wilayah ini, tetapi setelah kami pantau, belum terlihat hasil yang baik,” ujar Yusradi.Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Bener Meriah melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar), Saidi, menyampaikan bahwa wilayah terdampak konflik gajah telah ditetapkan dalam kondisi darurat belajar selama 14 hari.Kebijakan penghentian sementara pembelajaran tatap muka telah diberlakukan sejak Kamis (5/11) dan akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan situasi keamanan di lapangan.”Sampai dengan hari ini sekolah masih diliburkan sejak Kamis, Jumat hingga Sabtu. Besok Senin nanti kita lihat lagi. Hari ini juga akan kita pantau lagi. Yang sudah libur tiga hari,” ujar Saidi.Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya 13 satuan pendidikan terdampak kebijakan penghentian sementara pembelajaran tatap muka, yakni SD Negeri Kalung SP 1, SD Negeri Pantan Lah, SD Negeri Antara 40, SD Negeri Dirgantara KM 38, SD Negeri Pantan Sinaku, SD Negeri Ulu Naron, SD Negeri Tran Teget SP 2, SD Negeri Pancar Jelobok, SMP Negeri 5 Satu Atap Pancar Jelobok, SMP Negeri 2 Pintu Rime Gayo KM 40, SMP Negeri 4 Pintu Rime Gayo, MTsN Blang Rakal, dan MIS Blang Rakal.Kecamatan Pintu Rime Gayo sendiri merupakan salah satu kawasan yang kerap menjadi jalur perlintasan kawanan gajah liar. Pergerakan satwa yang dapat terjadi pada siang maupun malam hari meningkatkan risiko pertemuan langsung antara manusia dan gajah.Pihak Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama menegaskan bahwa keselamatan peserta didik menjadi prioritas utama. Mengingat anak-anak belum sepenuhnya memahami risiko ketika berhadapan dengan satwa liar, penghentian sementara pembelajaran tatap muka dinilai sebagai langkah pencegahan untuk menghindari jatuhnya korban.Namun, persoalan ini tidak boleh berhenti pada kebijakan meliburkan sekolah dan pembelajaran daring. Pemerintah perlu memastikan adanya langkah konkret untuk mengendalikan risiko konflik, melindungi masyarakat, serta menjaga habitat dan jalur jelajah gajah Sumatera.Penetapan status darurat selama 14 hari juga harus diikuti dengan penanganan yang terukur dan transparan. Sebab, jika konflik terus berulang tanpa solusi permanen, masyarakat akan terus hidup dalam ancaman, sementara anak-anak harus menanggung dampak yang seharusnya tidak mereka alami.[]
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru