Ketika jaksa kembali mengonfirmasi tujuan pemberian uang tersebut, Donny menyebutnya sebagai bayaran jasa hukum.
“Uji materi itu kan semacam lawyer fee-lah,” kata Donny.
Pengakuan tersebut menjadi salah satu fakta persidangan yang kembali menyoroti hubungan Donny dengan Harun Masiku dalam proses pengurusan PAW anggota DPR.
Donny juga mengungkapkan pertemuan kedua berlangsung menjelang rapat pleno KPU pada 31 Agustus 2019. Namun, ia mengaku tidak mengingat lokasi pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Harun disebut menanyakan perkembangan proses PAW setelah putusan Mahkamah Agung (MA) keluar.
“Harun sempat nanya, ‘Gimana ini putusan MA kan sudah keluar’. (Donny jawab) ‘Ya tunggu, Pak. Nunggu rapat pleno DPP dulu. Kalau sudah ada rapat pleno DPP yang memutuskan memang’. Harun (bilang), ‘Kan itu pasti buat saya’. Belum tentu, saya bilang, ‘Nunggu pleno DPP dulu. Kalau pleno DPP kemarin caleg lain kan gimana? Saya enggak bisa bergerak sebelum ada rapat pleno DPP memutuskan’,” tutur Donny menjelaskan percakapannya dengan Harun.
Ia kemudian menegaskan bahwa keputusan partai menjadi dasar untuk melanjutkan proses administrasi PAW tersebut.
“Kalau sudah memutuskan Bapak Harun, baru saya buatkan surat. Dan saya harus lapor dulu sama DPP,” sambungnya.
Dalam persidangan itu, jaksa juga menggali kemungkinan adanya instruksi Hasto kepada Donny terkait pertemuannya dengan Harun Masiku.
Donny menjawab bahwa kemungkinan tersebut ada, meskipun ia tidak memberikan kepastian.
“Mungkin iya. Tapi nanti cek saja kalau ada percakapannya pasti saya iya kan. Tapi yang pasti saat itu Harun hanya minta kejelasan ke saya gimana perkembangan putusan MA ini,” ujar Donny.
KPK sebelumnya menetapkan Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka bersama Hasto Kristiyanto pada 24 Desember 2024 dalam pengembangan perkara suap PAW anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Donny disebut memiliki peran dalam rangkaian pemberian dan pengantaran uang suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.
KPK juga menyebut Hasto mengatur dan mengendalikan Donny untuk melobi Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024 dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I.
Dalam perkara tersebut, Hasto didakwa melakukan suap bersama Donny, Saeful Bahri, dan Harun Masiku. Jaksa juga mendakwa Hasto melakukan perintangan penyidikan untuk menghalangi KPK menangkap Harun yang telah buron sejak 2020.
Dalam dakwaan, Hasto disebut memerintahkan Harun merendam telepon selulernya agar tidak terlacak penyidik ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut meminta Harun bersiaga di kantor DPP PDIP.


















































































































