Pertama, proses pidana harus tetap berjalan.
Menurutnya, sidang etik dan proses pidana merupakan dua mekanisme berbeda yang harus dilaksanakan secara paralel. Pemeriksaan etik tidak boleh menghalangi pengungkapan tindak pidana maupun pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat.
“Jangan sampai persoalan sebesar ini selesai hanya dengan putusan etik. Jika ada dugaan tindak pidana, proses pidananya harus tetap berjalan sampai terang siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Kedua, negara harus melindungi pelapor. Gus Jazil mengapresiasi keberanian petugas internal yang melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada Bareskrim pada 30 Oktober 2026. Menurutnya, pengungkapan kasus ini tidak boleh berujung pada intimidasi, mutasi yang bersifat menghukum, ataupun kriminalisasi terhadap pelapor.
Ketiga, pemerintah harus membenahi sistem penyadapan secara menyeluruh. Gus Jazil mendorong percepatan pembentukan undang-undang penyadapan yang terpadu, termasuk pengaturan mekanisme perizinan melalui penetapan pengadilan serta pengawasan independen terhadap sistem teknologi yang digunakan aparat penegak hukum.


















































































































