BANDA ACEH -Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Listyo Sigit Prabowo (LS) atas kasus penyadapan ilegal ke Presiden Prabowo Subianto harus dilakukan sesuai ketentuan dan prinsip hierarki kepangkatan di lingkungan Polri.
Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, mengatakan majelis sidang etik tidak boleh dibentuk secara sembarangan, terlebih terduga pelanggar masih berstatus anggota Polri aktif dengan pangkat jenderal bintang empat.
Sosok yang akrab disapa Gus Jazil itu mengatakan, berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, ketua majelis harus memiliki pangkat dan jabatan yang lebih tinggi atau setidaknya setara dengan terduga pelanggar.
“Tidak lazim seorang jenderal bintang empat diperiksa atau disidang oleh pejabat yang pangkatnya lebih rendah. Dalam mekanisme organisasi Polri, prinsipnya atasan memeriksa bawahan, bukan sebaliknya. Kalau yang memimpin sidang justru berpangkat lebih rendah, ini berpotensi menjadi pembalikan hierarki dan menimbulkan persoalan legitimasi,” ujar Gus Jazil di Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Wakil Ketua Umum PKB itu mengingatkan, saat ini jumlah jenderal bintang empat aktif sangat terbatas. Karena itu, penentuan ketua majelis KKEP harus mempertimbangkan kesetaraan pangkat sekaligus independensi agar proses persidangan berjalan kredibel.
Menurutnya, pilihan yang tersedia adalah Kapolri sendiri memimpin sidang atau menunjuk pejabat lain yang memiliki pangkat setara dan memenuhi prinsip independensi.
“Jangan sampai proses etik ini justru menimbulkan polemik baru karena persoalan siapa yang berwenang memimpin persidangan. Kalau sejak awal komposisi majelisnya bermasalah, putusannya juga berpotensi dipersoalkan, baik dari sisi legitimasi maupun kewibawaan institusi,” tegasnya.
Gus Jazil juga mengingatkan agar sidang etik tidak dijadikan jalan pintas untuk mengaburkan atau menghentikan proses pidana dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Menurutnya, perkara tersebut memiliki dimensi hukum yang jauh lebih luas daripada sekadar pelanggaran disiplin dan kode etik anggota Polri.
“Kalau benar ditemukan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum, ini bukan persoalan etik semata. Harus ditelusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengetahui, dan siapa yang menghilangkan jejak digitalnya. Semua harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing,” katanya.
Maka dari itu Gus Jazil menyampaikan tiga tuntutan konkret agar penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal berjalan transparan dan tidak berhenti pada pemeriksaan etik.


















































































































