UPDATE

NASIONAL

Nasib Irjen Eko Hadi Ditentukan Hari Ini, Hadapi Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden

BANDA ACEH  – Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11/2026) hari ini. Sidang ini menjadi penentu nasib jenderal bintang dua tersebut usai terlibat kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, persidangan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri.

“Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo, Selasa (17/11/2026).

Adapun dugaan pelanggaran yang dipersangkakan terhadap Eko Hadi meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal (illegal access).

Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Akses tersebut diduga digunakan saat Irjen Eko menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik

Sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi akan dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara itu, Irjen Agus Dwi Hermawan menjabat Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.

Adapun tiga anggota komisi lainnya yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, Irjen Eko Hadi dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Trunoyudo menegaskan, seluruh rangkaian persidangan akan mengedepankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” katanya.

Irjen Ahrie Sonta Sudah Dipecat

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Mereka di antaranya Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dalam perkembangan perkara tersebut, Polri telah menetapkan keempatnya sebagai tersangka. Dugaan penyadapan disebut berlangsung pada periode 2025-2026 dan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh Politik, media massa, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.