UPDATE

NASIONAL

2 Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden Ajukan Banding usai Dipecat

BANDA ACEH  – Polri segera membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Polri memastikan permohonan banding kedua jenderal yang dipecat tersebut akan diproses sesuai mekanisme.

“Nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Rabu (18/11/2026).

Dia mengatakan, hasil putusan komisi banding nantinya akan disampaikan kepada publik. Namun, Polri belum mengungkapkan kapan proses pemeriksaan banding tersebut akan selesai.

“Nanti hasil putusannya kita tunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut,” katanya.

Sebelumnya, Mabes Polri menjatuhkan sanksi terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026. Keputusan serupa kemudian dijatuhkan kepada Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.

Kedua jenderal tersebut mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut. Melalui mekanisme banding KKEP, putusan etik yang dijatuhkan terhadap keduanya akan diperiksa kembali.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dalam perkara tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjadi tahanan rumah karena alasan kesehatan.

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Penyadapan tersebut diduga tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh Politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Keempat tersangka disebut dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.