JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah modus dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan.
Modus tersebut mulai dari peminjaman bendera perusahaan, pemberian fee kepada oknum pejabat BNPB, hingga dugaan penggelembungan harga atau mark-up pengadaan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan resminya pada Selasa (17/11/2026), mengatakan sejumlah perusahaan diduga menggunakan nama perusahaan lain untuk memperoleh proyek. Namun, pekerjaan tersebut justru dikerjakan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan.
“Ada para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan),” ujar Budi.
Selain itu, KPK menemukan dugaan pengaturan perusahaan yang ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek dengan komitmen memberikan sejumlah fee kepada oknum di BNPB.
Penyidik juga mendalami dugaan mark-up harga pengadaan barang dan jasa. KPK menduga kenaikan harga tersebut berkaitan dengan pemberian kickback kepada pihak tertentu.
KPK Periksa Eks Kepala BNPB
Dalam perkembangan penyidikan, KPK bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah memeriksa mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada Kamis pekan sebelumnya.
Budi menjelaskan, Suharyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan juga melibatkan seorang deputi BNPB yang masih aktif sebagai anggota TNI serta salah satu koordinator keprotokolan.
Para saksi dimintai keterangan mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk proses penunjukan langsung vendor atau penyedia proyek.
KPK menduga terdapat benturan kepentingan dalam penunjukan sejumlah pelaksana proyek tersebut.
Adik Eks Kepala BNPB Jadi Tersangka
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, sebagai tersangka.
KPK menduga Bima turut terlibat dalam proses pengadaan yang dilakukan BNPB. Penyidik masih menelusuri aliran uang serta pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan dari proyek tersebut.
KPK memastikan koordinasi dengan Puspom TNI terus dilakukan untuk mendukung proses penyidikan dan pemeriksaan saksi.(*)



















































































































Komentar Terbaru