BANDA ACEH -Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju, Prof Mahfud MD mengajak masyarakat merefleksikan perjalanan politik dan hukum Gibran Rakabuming Raka, mulai dari proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024 hingga pengunduran dirinya dari jabatan tersebut pada 12 November 2026.
Mahfud menilai dua peristiwa itu memiliki hubungan sebab-akibat. Menurutnya, persoalan yang muncul sejak pencalonan Gibran merupakan rangkaian permasalahan konstitusional dan hukum yang akhirnya kembali diselesaikan melalui mekanisme hukum.
Ia berpendapat, pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 tidak dapat dilepaskan dari kontroversi perubahan ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.
“Kasus Gibran mulai pencalonan sebagai Wapres sampai dia harus mundur atau jatuh sebagai Wapres itu merupakan dua peristiwa sebab akibat,” kata Mahfud dalam keterangannya di podcast Terus Terang yang dikutip Holopis.com, Rabu (18/11/2026).
Mahfud menyebut proses pencalonan tersebut sebagai pelanggaran konstitusi dan hukum yang menurut penilaiannya terjadi melalui rekayasa aturan. Ia merujuk pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Menurut Mahfud, persoalan tersebut seharusnya dipahami sebagai masalah hukum dan konstitusi, bukan semata-mata pertarungan politik antara kelompok yang mendukung dan menolak Gibran.
“Bayangin kita 2 tahun selalu berteriak bahwa itu salah tapi kan secara politik mereka menang, sehingga pada akhirnya Tuhan memberi jalan tumbangkan dulu Listyo dengan satu peristiwa lalu kasus ini bergulir sehingga tidak berdaya lagi pembelaan itu, habis,” ujarnya.
Ia kemudian menjelaskan kembali kontroversi yang mengiringi lahirnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebelumnya, sejumlah permohonan pengujian ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden telah diperiksa MK. Namun, menurut penjelasan Mahfud, terdapat perubahan dinamika perkara hingga akhirnya muncul putusan yang memberikan pengecualian persyaratan usia bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Mahfud menguraikan bahwa proses pengambilan keputusan dalam perkara tersebut berlangsung dengan perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi. Ia menggambarkan adanya komposisi pendapat yang terpecah sebelum rumusan yang akhirnya disepakati menjadi dasar perubahan persyaratan pencalonan.


















































































































Komentar Terbaru