BANDA ACEH – Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz Arafiq alias Fahd Arafiq, mengaku telah memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Politikus Partai Golkar itu bahkan menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menangkap dan menetapkan dirinya sebagai tersangka.”KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan, dikutip Rabu (18/11/2026).
Fahd mengeklaim uang tersebut diberikan untuk kepentingan Muktamar NU, bukan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi yang kini menjeratnya.
Sebelumnya, Fahd juga mengaku sempat dimintai uang sebesar Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen berinisial AS, yang turut menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi ATR/BPN.
Menurut Fahd, permintaan uang itu disampaikan beberapa kali pada Agustus 2026. Ia mengaku sempat menolak sebelum akhirnya memberikan dana yang disebutnya sebagai talangan untuk Muktamar NU.
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” ujar Fahd seusai pemeriksaan pada Selasa (10/11/2026).
KPK Panggil Bos Anak Usaha Intiland dalam Pengembangan Kasus Korupsi Bea Cukai
Meski menyebut adanya nama petinggi yang dibawa dalam permintaan uang tersebut, Fahd tidak mengungkap identitas pihak yang dimaksud.
Klaim Fahd mengenai pemberian uang untuk Muktamar NU merupakan keterangannya sebagai tersangka. Belum ada penjelasan dari KPK dalam bahan keterangan tersebut yang memastikan aliran maupun penggunaan dana Rp70 miliar sebagaimana diklaim Fahd.
Berawal dari OTT Kasus Lahan Summarecon
Kasus dugaan korupsi yang menjerat Fahd bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Selain Fahd dan mantan Bupati Kebumen berinisial AS, tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berinisial SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk berinisial APA, serta RP selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.























































































































Komentar Terbaru