0leh:Rosadi Jamani
KITA kembali ke Raffi Ahmad yang dijuluki Sultan Andara. Bisa dikatakan, Aa Raffi mimpi anak di negeri ini. Kaya raya, punya istri dan anak soleh-solehah, populer, punya follower jutaan, masih muda jadi pejabat tinggi lagi.
Namun, hari ini reputasi itu mulai meredup. Netizen mulai menyoroti dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Nasib suami Nagita Slavina ini sungguh mengharukan. Dulu setiap muncul di layar, orang tersenyum. Sekarang setiap muncul, netizen langsung mengeluarkan kaca pembesar.
Sultan Andara sedang mengalami pemeriksaan massal. Bedanya, pemeriksanya bukan BPK, BPKP, atau KPK, melainkan jutaan pasukan jempol.
Pemicunya Rp14.696.955.002. Menurut temuan ICW, ada delapan paket pengadaan jasa melalui PT RANS Animasi Indonesia. Lima paket dari Kemendikbudristek pada 2024 sekitar Rp3,9 miliar, sedangkan tiga paket dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025-2026 sekitar Rp10,8 miliar.
Begitu angka itu muncul, suasana media sosial berubah seperti pasar malam kebakaran. Guru honorer dipanggil, nelayan dibangunkan, beasiswa diajak rapat, BPJS disuruh hadir. Semua mendadak menjadi saksi.
Netizen bertanya, mengapa uang pajak dipakai untuk membayar influencer? Apa manfaatnya? Bagaimana mekanisme pengadaannya? Jangan-jangan negara sudah kehabisan cara mempromosikan program sampai harus memanggil Sultan Andara.
Pandji Pragiwaksono ikut mengangkat persoalan ini lewat video “14M Untuk Raffi” pada 12 November 2026. Video berdurasi 17 menit 19 detik itu sudah ditonton sekitar 747 ribu kali pada 13 November, dengan 7,4 ribu suka dan 1,4 ribu komentar.
Belum selesai urusan APBN, netizen membuka lemari bisnis RANS. Ternyata isinya bukan cuma kamera, ring light, dan popok Cipung.
Pada 10 Juli 2026, RANS melantai di bursa melalui IPO dan menghimpun sekitar Rp429,25 miliar. Rencana bisnisnya mencakup wahana edukasi, konser, AI, hingga akuisisi perusahaan kosmetik.
LHKPN Raffi yang diumumkan Maret 2026 juga mencatat kekayaan bersih sekitar Rp1,146 triliun. Tanah dan bangunan Rp562,89 miliar, surat berharga Rp527,17 miliar. Netizen pun mulai menghitung. Kalkulator mereka mungkin sudah panas sampai perlu dikasih minyak kayu putih.
Kemudian jabatan Utusan Khusus Presiden ikut masuk meja pemeriksaan. Bukan berarti pejabat otomatis dilarang berbisnis. Namun, ketika perusahaan terafiliasi dengannya memperoleh kontrak pemerintah, transparansi dan potensi konflik kepentingan wajib diperiksa.
Isu pencucian uang lama ikut diungkit. Padahal tuduhan 2024 tersebut telah dibantah Raffi dan bukan bukti dari laporan ICW sekarang. Isu ini paling ramai.
























































































































Komentar Terbaru