Selain dua jabatan dan permasalahan itu, kata dia, Heru juga pernah menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara.
Heru juga sempat menjabat Wali Kota Jakarta Utara semasa Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Di era Gubernur, kata Achmad, Heru ditunjuk menjadi Kepala BPKAD. Heru kala itu dipercaya Ahok mengurusi normalisasi Waduk Pluit.
Achmad mestikan tak asal memberikan analisis, ia melihat Heru yang telah banyak diberitakan media massa tersandung berbagai kasus dan berkali-kali diperiksa oleh KPK. Bahkan, tidak sedikit aktivis yang menyuarakan agar kasus-kasus itu dituntaskan.
“Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) pernah melakukan unjuk rasa dan mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa dan menangkap Heru Budi Hartono atas dugaan keterlibatan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta Tahun 2015 dan 2016 pada bulan April 2016,” ungkapnya.
“Belum lagi Skandal Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di pulau-pulau reklamasi yang berada di pantai utara Jakarta,” katanya menambahkan.
Mengenai pertimbangan jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta, kata dia lagi, mengatakan akan lebih baik jika digantikan oleh Pj yang telah mengenal sepak terjang dan tata kelola yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya.
“Jika diserahkan kepada calon yang belum memahami pola kerja gubernur sebelumnya dikhawatirkan terjadi upaya perubahan yang mekanisme tata kelola secara ekstrim sehingga mengganggu kestabilan yang telah terbangun,” pungkasnya.
