Dan Budi Waseso sebagai Direktur Utama Perum Bulog jug telah mengatakan akan menyerap sebanyak mungkin hasil panen petani sesuai arahan Jokowi. “Ambil sebanyak mungkin, tadi sudah ditegaskan Bapak Presiden,” katanya. Bulog mendapat penugasan untuk menyerap hasil panen petani 2,4 juta ton tahun ini. Ditanya berapa yang akan diserap Bulog dalam panen raya kali ini, ia menyebut akan menyerap 70% dari 2,4 juta ton. Beras itu akan dijadikan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP).
Sistem Ekonomi Kapitalis Munculkan Mafia Beras
Dalam sistem ekonomi kapitalis, mafia beras, adalah salah satu praktik yang niscaya akan muncul. Demikian pula dengan rusaknya rantai distribusi dari Bulog ke pedagang hingga berakibat pada melonjaknya harga beras juga akan terjadi. Sebab, sistem perekonomian ini hanya bertumpu pada pengusaha bermodal besar, yang dengan modalnya ini berusaha menguasai pasar dan akses yang berkaitan dengan ini termasuk penguasa. Bisa dilihat dari kebijakan keringanan bea masuk impor yang diberlakukan pemerintah, juga dengan fakta terus menerusnya pemerintah impor beras meskipun petani bakal panen raya.
Tercatat Desember tahun lalu, Perum Bulog mengimpor 5.000 ton beras asal Vietnam yang dialokasikan untuk pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dilakukan secara bertahap sehingga sampai Desember 2022 total importasi beras sebanyak 200.000 ton, dan sisanya 300 ribu ton hingga sebelum panen raya atau Februari 2023. Alasan Bulog, cadangan beras pemerintah semakin menipis, Impor juga dibutuhkan untuk melakukan intervensi harga terutama di saat harga melonjak maupun kondisi darurat seperti bencana alam.
Inilah sebetulnya yang makin menguatkan sebab munculnya mafia beras, posisi dan peran Bulog yang lemah. Berdasarkan Perpres 48/2016, Perum Bulog ditugaskan untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga tiga komoditas pangan pokok, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Namun anehnya, persoalan ketersediaan dan stabilitas harga pada ketiga komoditas pangan penting ini sangat sulit terwujud. Kompleksitas masalahnya bagaikan benang kusut yang mustahil terurai.
Terkait beras, misalnya, peran Bulog tidak optimal menyerap hasil panen petani yang seharusnya dijadikan cadangan pangan negara. Berbagai alasan dikemukakan, seperti kualitas panen petani yang tidak sesuai ketentuan Bulog. Juga harga yang di luar HPP (Harga Pokok Penjualan) sehingga mayoritas panen petani tidak mengalir ke gudang Bulog, melainkan dikuasai tengkulak, pedagang besar, dan lain sebagainya.
Beri Komentar