Terkait optimalisasi ini, negara juga akan mendorong berbagai riset di perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk menghasilkan inovasi terbaik dan unggul, baik menghasilkan benih unggul, pupuk, pestisida, maupun sistem budi daya padi yang terbaik.
Keempat, terkait aspek distribusi, negara akan mengangkat para Qadi hisbah (hakim) yang akan melakukan pengawasan kepada para penjual dan pembeli agar terwujud sistem distribusi dan pembentukan harga wajar. Negara juga melarang dan mencegah terjadinya penimbunan, melarang riba, melarang praktik tengkulak, kartel, dan sebagainya. Qadi hisbah pun bisa langsung menjatuhkan sanksi ketika ditemukan adanya pelanggaran. Ketika kebijakan ini dijalankan, negara akan memastikan semua infrastruktur publik tersedia merata hingga ke pelosok daerah dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat. Mulai dari irigasi pertanian, jalan, jembatan, moda transportasi, gudang-gudang dan tempat penyimpanan, layanan listrik, dan lainnya sehingga tidak zoong sebagaimana hari ini, setiap kebijakan tidak didukung dengan perbaikan infrastruktur sehingga tidak sesuai target kebijakan.
Kelima, untuk menjalankan fungsi pencadangan/logistik pangan, negara bisa saja membentuk lembaga pangan khusus untuk menjaga cadangan pangan negara. Namun badan ini harus berjalan sesuai fungsi negara, yaitu sebagai pelayan dan pelindung rakyat, bukan sebagai unit bisnis. Oleh karenanya, anggaran lembaga ini akan didukung penuh oleh baitulmal. Sistem pendanaan dalam negara khilafah yang pos pendapatan dan pengeluarannya sesuai syariat, bukan atas dasar kepentingan penguasa.
Semua kebijakan ini tak bisa diterapkan sepanjang kita belum mencabut sistem ekonomi kapitalisme. Maka, jika benar kita hendak mewujudkan ketahanan pangan dan hilangnya mafia perdagangan, hanya Islam lah solusinya. Wallahu a’lam bish showab.
Beri Komentar