Tolak Pungutan Tapera, Jutaan Buruh Ancam Turun ke Jalan!

“Jadi saya minta PP itu dibatalkan karena akan membuat buruh kecewa dan marah. Karena yang ditanggung buruh itu banyak, seperti pajak, ditembak lagi dengan adanya Tapera. Jadi saat ini buruh tidak mempunyai tabungan lagi,” tegasnya.]

Memaksa

Ketua Umum DPP KSPSI, Jumhur Hidayat mengatakan, PP No. 21 tahun 2024 tentang Tapera merupakan peraturan yang memaksa buruh dan pengusaha. Apalagi uang buruh dan pengusaha akan mengendap hingga usia 58 tahun. Ia pun menilai saat ini pemerintah senangnya hanya mengumpulkan uang rakyat, dan digoreng dalam berbagai instrumen investasi.

“Kita masih ingat kan kasus Asabri dan Jiwasraya yang dikorupsi belasan bahkan puluhan trilyun itu? Belum lagi dana BPJS Ketenagakerjaan yang sempat rugi walau disebut Unrealized Loss”, ujar Jumhur kepada wartawan, Selasa (28/5/2024).

Jumhur memaparkan, buruh itu sudah banyak sekali dapat potongan dalam gajinya, masa mau dipotong lagi. Kejam amat sih Pemerintah ini”, tegasnya.

Menurutnya kalau memang Pemerintah punya niat baik agar rakyat memiliki rumah maka banyak cara bisa dilakukan. Misalnya pengadaan tanah yang murah, subsidi bunga dan skema tanpa uang muka. Bisa juga mencarikan teknologi material yang bagus dan murah untuk perumahan.

Tak Ada Urgensinya

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti (Usakti) Trubus Rahadiansyah menilai, kebijakan Tapera sangat membebani buruh, hingga pemberi kerja karena harus menanggung 3% dari dananya untuk program tersebut. Dia mencontohkan, bila Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta sebesar Rp 5 juta artinya karyawan dan pemberi kerja harus membayar Rp 150 per bulan. Perinciannya, Rp 25 ribu oleh perusahaan dan Rp125 ribu ditanggung karyawan.

“Persoalannya apakah perusahaan mau? Berat itu, kalau perusahaan karyawannya sampai 1.000? Pelaku perusahaan akan menjerit itu. Apalagi di tengah karyawan yang dihadapkan iuran wajib BPJS,” ujarnya.

Trubus mengungkapkan, karyawan juga tetap harus membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan yang juga memiliki pilihan untuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Sementara itu, mereka juga akan dibebankan dengan aturan Tapera ini. “Ini jadi berat buat dia, artinya ada tumpang tindih kebijakan yang memberatkan para pekerja,” ungkapnya.

Dia tak memungkiri, kebijakan ini ada niat baik dari pemerintah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Namun, kata dia, aturan ini dikeluarkan tanpa ada sosialisasi ke publik yang kemudian menimbulkan tanda tanya besar terkait implementasinya.

“PP 21 ini belum ada urgensinya, tapi niatnya baik, ini keluar tanpa ada sosialisasi dulu tanpa ada komunikasi publik dulu, karena ujung-ujungnya masyarakat harus membayar. Artinya upah yang akan diterima akan semakin kecil, kita berharap pemerintah ke depan harus ikut memikirkan,” terangnya.

Banda Aceh

13.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

13.00 WIB

30 °C

Berawan

Aceh Selatan

14.00 WIB

26 °C

Berawan

Aceh Tenggara

14.00 WIB

26 °C

Berawan

Bali

15.00 WITA

31 °C

Cerah

Banten

14.00 WIB

33 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

14.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

13.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Jakarta Pusat

14.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

13.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Selatan

15.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

15.00 WITA

29 °C

Udara Kabur

Kalimantan Utara

14.00 WITA

30 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Tengah

13.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

Lampung

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Nusa Tenggara Barat

13.00 WITA

29 °C

Hujan Ringan

Palu

15.00 WITA

28 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

14.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Riau

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Sumatera Selatan

13.00 WIB

31 °C

Berawan

Sumatera Utara

13.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Sumatera Barat

13.00 WIB

24 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Kepulauan Riau

12.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

13.00 WIB

29 °C

Berawan

Jawa Tengah

12.00 WIB

36 °C

Cerah Berawan

Jawa Timur

13.00 WIB

36 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)