Akan tetapi masalah tersebut bukan untuk maksud dihujat-hujat dan dijadikan sebagai gagasan untuk memenjarakan seorang Joko Widodo dan keluarga, melainkan sebagai masalah dampak manajemen keuangan pemerintahan yang memerlukan solusi secara lebih mendasar.
Implikasinya adalah diperlukan kerja yang menantang dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru untuk memecahkan masalah keuangan negara dan pemerintahan secara lebih jitu dalam memperbaiki urusan pembiayaan APBN.
Juga bukan untuk dijadikan sebagai momentum untuk saling berpecah belah, intrik, menambah-nambah persoalan kebencian, atau sebagai ikhtiar untuk mendapat posisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.
Kebijakan suku bunga yang lebih tepat sasaran untuk melakukan pengendalian laju inflasi sungguh sangat diperlukan untuk menjaga perekonomian secara lebih kondusif.
Persoalan pertumbuhan ekonomi yang membandel sulit dinaikkan menjadi tantangan untuk diperbaiki, namun bukan menggunakan angan-angan pertumbuhan ekonomi tinggi, melainkan dicarikan solusi dan turunan untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesenjangan ekonomi, serta membangkitkan pemerataan dengan menurunkan kemiskinan dan pengangguran terbuka.
Persoalan ekonomi biaya tinggi dan reformasi strukturalisme sangat mendesak untuk diperbaiki.
Sebenarnya kurang tepat, jika menjadikan Joko Widodo dalam posisi sebagai “dalang segala bencana” dan dalang atas perusakan dampak negatif yang terjadi. Hal itu, karena antara lain tingkat kemiskinan terbukti menurun. Tingkat kemiskinan ekstrem menurun. Rasio Gini membaik.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) membaik. Tingkat pengangguran terbuka menurun, atau terkendali. Nilai tukar petani mempunyai indeks yang meningkat sebagai indikator kesejahteraan yang meningkat, namun memang ada masalah dalam kesejahteraan nelayan dimana indeks nilai tukar nelayan mengalami penurunan.
Tidak ada gading yang tak retak, sehingga sesungguhnya bukanlah kinerja Joko Widodo senantiasa dikondisikan untuk dinilai secara kurang adil, melainkan sebagai kinerja bertendensi menuju relatif baik dan bersungguh-sungguh menyejahterakan penduduk Indonesia sesuai kemampuan kapasitasnya.
Kurang adil dan terkesan tidak menghargai, maupun bertindak secara semena-mena sebagai orang yang musti diadili dan dipenjarakan atas keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres terpilih.
Juga atas menantu yang terpilih sebagai walikota dan sedang ikut Pilkada sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Penolakan terhadap Gibran atas potensi kasus fufufafa adalah kondisi spekulatif tanpa proses peradilan sama sekali dan terkesan menilai secara serampangan terhadap kompetensi kinerja tim kesehatan fisik dan mental kedokteran kepresidenan pada waktu memeriksa kesehatan sebagai tindak lanjut pendaftaran Bacawapres.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru