BANDA ACEH – KEMARAHAN yang timbul dimulai dari kondisi kekalutan dan pesimisme, serta prejudisme terhadap kinerja perekonomian sangat tidak terasa adil, jika dibebankan pada seorang Joko Widodo sebagai seorang personal, sekalipun sebagai kepala negeri dan kepala pemerintahan itu Joko Widodo berada pada posisi sebagai pemimpin nasional.
Hal itu, karena pembangunan nasional yang berhasil, termasuk jika terdapat kegagalan atau terdapat kekurangan sesungguhnya merupakan hasil kinerja akumulasi interaksi semua pemimpin nasional bersama rakyat semesta, termasuk melibatkan kolega negara-negara sahabat.
Tidak mudahnya untuk mengulangi pencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi di masa yang lalu sebesar 11 persen per tahun, 7 persen, atau 8 persen pertahun bukan berarti sebagai suatu cita-cita serba mempraktikkan kebohongan untuk memenangkan kontestasi Pilpres di masa lalu.
Demikian pula pencapaian target inflasi 2 hingga 3 persen, juga bukanlah atas isu sebagai akibat dari kongkalikong antara oknum pejabat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengarang-ngarang pencapaian; guna mengakali angka laju inflasi rendah sesuai sasaran inflasi.
Nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS juga bukanlah sepenuhnya hasil intervensi pemerintah bersama Bank Indonesia, melainkan memang merupakan interaksi mata uang rupiah dengan negara-negara sahabat.
Suku bunga surat utang negara sebagai yield yang sangat tinggi obligasi 10 tahun adalah suatu kenyataan sebagai risiko atas besarnya pembayaran utang jatuh tempo setahun atau kurang, maupun terutama didorong oleh besarnya pembayaran utang jatuh tempo untuk masa pembayaran lebih dari setahun yang semakin membesar dan tidak tercermin terlihat nyata berupa nilai waktu dari uang pada nota keuangan dan APBN secara lebih transparan.
Harga minyak mentah Indonesia dalam posisi sebagai importir netto adalah sebagai penerima harga internasional. Demikian pula dengan lifting minyak dan gas, yang masih senantiasa gagal untuk ditingkatkan eksploitasinya menggunakan kinerja eksploitasi migas.
Persoalan-persoalan pencapaian kinerja perekonomian di atas tidak dapat dipersepsikan sebagai kinerja tunggal untuk tuduhan suatu rangkaian kejahatan kebohongan, yang diframing telah dipraktikkan oleh Joko Widodo. Hal itu, melainkan merupakan representasi dari sejarah panjang kinerja perekonomian di Indonesia pemerintahan, BUMN, perusahaan swasta, dan masyarakat madaniah.
Demikian pula dengan pencapaian rasio pajak, yang menurun. Persoalan di atas mendorong bagaikan candu untuk memperbesar defisit APBN dan mempunyai konsekuensi persoalan timbunan utang jatuh tempo yang semakin terasa membebani ekspansi perekonomian.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru