Jargon “ikan busuk dari kepalanya” merupakan pilihan tepat kata-kata yang dilontarkan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan jika jargon tersebut sekaligus peringatan Prabowo dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa, “Ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua tingkatan harus memberi contoh menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras”.
Dua kosa kata dari pernyataan tersebut, “memberi contoh yang baik dalam kepemimpinannya, dan penegakan hukum yang tegas dan keras”, merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN sebagaimana dimaksud dalam UU 28/1999 tentang KKN.
Terhitung sejak pelantikan sampai dengan masa pemerintahan Prabowo 2024-2029, lembaga sosial wajib mengawasi dan mengawal pemerintahan sedemikian ketat dan intensif tanpa harus ada kekhawatiran dicap anti pemerintah dan dijebloskan ke penjara karena pola pemerintahan sedemikian jelas ciri pemerintahan otoritarian yang tidak mengakui hak rakyat akan kebebasan berpendapat di muka umum dan untuk memperoleh informasi publik sebagaimana telah dicantumkan dalam UU 9/1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU 14/2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (UU KIP).
Bahwa di dalam UU KIP telah dijamin, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, dan setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; dikecualikan dari informasi publik adalah informasi mengenai proses penyelidikan dan penyidikan.
Namun dua kosa kata dan kunci keberhasilan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN tidak pernah diwujudkan secara baik di masa pemerintahan masa lalu sampai pada era Joko Widodo.
Satu dan lain sebab adalah, keteguhan sikap pemimpin nasional serta jajaran di bawahnya yang ragu-ragu dalam mengambil sikap tegas dan keras dalam penegakan hukum serta tidak melaksanakan amanah memberikan contoh baik di dalam masa kepemimpinannya.
Ini diperparah dengan sistem koalisi partai politik yang mendukung pemerintahan tetapi yang tampak adalah, mengambil keuntungan dalam kesempatan demi kepentingan partainya bukan atas nama dan demi kesejahteraan rakyatnya.
Kondisi sosial politik dan hukum sedemikian merupakan pengalaman buruk yang seharusnya ditinggalkan pemerintahan Prabowo dalam lima tahun mendatang sehingga pernyataan keras dan tegas Presiden Prabowo merupakan shock therapy terhadap jajarannya dan konsisten dalam tindakannya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru