PDIP mempersiapkan langkah untuk menggugat hasil Pilkada yang terjadi anomali seperti di Sumut, Banten, Jateng dan Sulut ke Mahkamah Konstitusi. Laporan juga dilayangkan kepada Bawaslu.
Ketua DPP Ronny Talapessy melihat saat ini MK berani mengambil keputusan progresif sehingga bisa menjadi tumpuan harapan terakhir. “Kalau seandainya MK berani ya kenapa tidak untuk [pilkada] diulang di antara salah satu provisi tersebut,” ujar Ronny.
Menanti Sikap PDIP Usai Pilkada
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut tak puas dengan hasil pilkada. Seorang sumber bercerita Megawati tidak happy dengan hasil di Sumut, Jateng, Banten hingga Sultra. Megawati bahkan langsung mencari Bambang Pacul selaku Ketua Bappilu sekaligus komandan tempur di Jateng untuk meminta penjelasan.
Megawati pun sudah menyampaikan sikap terhadap hasil Pilkada 2024. Presiden ke-5 RI itu mengingatkan, demokrasi terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara seperti menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Dia meminta kader melakukan perlawanan melalui koridor hukum.
Hasil pilkada menjadi salah satu isu yang akan dibahas di Kongres PDIP April 2025 mendatang sebagai pertimbangan sikap partai ke depan. Pengamat Politik Hendri Satrio alias Hensat mengatakan, langkah politik PDIP tergantung dari pilkada Jakarta apakah akan diutak atik menjadi 2 putaran atau KIM Plus menerima kekalahan.
Jika Pramono-Rano dibiarkan menang, Hensat melihat PDIP akan menjadi oposisi kalem seperti ketika Taufiq Kiemas menjabat Ketua MPR di era SBY. “Jadi artinya dia oposisi, tapi tetap ada jembatan yang bagus untuk komunikasi. Nah peran itu kelihatannya akan ada di Puan dan Pram. Terutama bila Pram menang,” kata Hensat.
Hensat menilai Pramono bisa menjadi jembatan yang baik antara Megawati dan Prabowo jika memimpin Jakarta. Apalagi, Pramono adalah komunikator ulung yang bisa berkomunikasi dengan Prabowo dan Jokowi.
Kondisi berbeda terjadi jika Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran dan Pramono dikalahkan Ridwan Kamil. Hensat menuturkan Megawati akan berani mengambil sikap untuk menjadikan PDIP sebagai oposisi yang keras untuk Prabowo. Tak ada jembatan untuk Prabowo berkomunikasi dengan Megawati.
Megawati sejauh ini juga belum berencana bertemu dengan Prabowo. Pada 28 Oktober 2024, kumparan mengulik batalnya PDIP bergabung di kabinet Prabowo dengan judul ‘Urung Masuk Kabinet’. Laporan ini memotret batalnya rencana pertemuan Prabowo sebelum pelantikan Presiden karena dinamika di internal partai PDIP hingga Megawati masih enggan bertemu.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru