Tak Punya Izin KKPRL dari KKP, Menteri Trenggono Sebut Pagar Laut Ilegal

BANDA ACEH –  Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terbit di kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, ilegal.Ia menekankan, aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut hendaknya memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), bukan SHGB maupun SHM.

Hal ini disampaikannya usai menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas persoalan pagar laut di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat, jadi itu sudah jelas ilegal juga,” kata Trenggono usai menemui Prabowo, Senin.

Menurut Trenggono, sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN secara otomatis tidak berlaku.

Pasalnya, SHGB maupun SHM hanya berlaku untuk bidang tanah yang sudah menjadi daratan.

Meski ia tidak memungkiri, dalam fenomena pagar laut, tiang-tiang pancang itu ditancapkan untuk membentuk gundukan tanah yang nantinya akan berubah menjadi daratan, sehingga memerlukan sertifikat tanah.

“Artinya memang ini dilakukan proses pemagaran itu tujuannya agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik (sehingga membentuk tanah/daratan),” ucap Trenggono.

“Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut dia ketahan, sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan, dan jumlahnya itu sangat besar,” imbuh Trenggono.

Di sisi lain, ia menyerahkan pencabutan SHGB dan SHM kepada Kementerian ATR/BPN, mengingat penerbitan sertifikat menjadi tanggung jawab kementerian itu.

Yang jelas, kata Trenggono, selama belum berbentuk daratan, segala aktivitas pembangunan di ruang laut memerlukan izin kementeriannya.

Pihaknya pun tetap mengacu pada rencana awal untuk membongkar pagar laut karena tidak memiliki izin KKPRL.

“Bagi kami (izin lewat SHGB dan SHM) itu kita anggap tidak ada. Ilegal, sudah pasti karena sudah dinyatakan yang ada di bawah air, itu (izin) sudah hilang dengan sendirinya, tidak bisa. Jadi kalau itu tiba-tiba ada (sertifikat tanahnya), kan aneh juga,” tutur dia.

Adapun pembongkaran bakal dilakukan dalam waktu dekat bersama TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, hingga Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).

Rencananya, pembongkaran bakal dimulai pada Rabu pekan ini usai pihaknya mengumpulkan bukti-bukti.

“Bongkar, nanti bersama-sama. Kita sudah putuskan nanti hari Rabu, kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut tapi juga Bakamla kita ikutkan, Baharkam kita,” jelasnya.

Banda Aceh

13.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

15.00 WIB

29 °C

Berawan

Aceh Selatan

14.00 WIB

26 °C

Berawan

Aceh Tenggara

14.00 WIB

26 °C

Berawan

Bali

15.00 WITA

31 °C

Cerah

Banten

14.00 WIB

33 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

14.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

13.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Jakarta Pusat

14.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

14.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

15.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

15.00 WITA

29 °C

Udara Kabur

Kalimantan Utara

16.00 WITA

29 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Tengah

14.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Lampung

14.00 WIB

32 °C

Berawan

Nusa Tenggara Barat

15.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Palu

15.00 WITA

28 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

14.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Riau

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Sumatera Selatan

15.00 WIB

31 °C

Berawan

Sumatera Utara

14.00 WIB

28 °C

Cerah

Sumatera Barat

14.00 WIB

24 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

14.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Riau

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

15.00 WIB

26 °C

Hujan Sedang

Jawa Tengah

14.00 WIB

34 °C

Cerah

Jawa Timur

14.00 WIB

36 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)