Kebijakan ekonomi yang pro-rakyat, seperti pembatalan kenaikan PPN untuk barang non-mewah dan stabilisasi harga pangan serta BBM, juga mendapat sambutan positif dari publik. Jika kita bandingkan, tingkat kepuasan masyarakat pada pemerintah Prabowo-Gibran yang mencapai 80,9 persen melampaui pencapaian 65,1 persen pada 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Bahkan, angka ini lebih tinggi dibanding dengan 75 persen yang tercatat untuk Jokowi di akhir masa jabatannya. Ini menerangkan bahwa langkah perdana pemerintahan baru berhasil mendapat dukungan dari masyarakat.
Meski kepuasan publik pada pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini tinggi, masyarakat tak boleh terlena. Masih ada problem, terlebih dalam pemberantasan korupsi yang mendapat tingkat kepuasan paling rendah. Sementara, urgen bagi pemerintah menjaga keseimbangan antara kebijakan populis dan kebijakan jangka panjang agar pembangunan bisa berkelanjutan.
Persoalan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran yakni menjaga keseimbangan antara kebijakan populis yang menarik dukungan publik dan kebijakan struktur jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan.
Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil meraih tingkat kepuasan, dengan 79,3 persen berdasar data Lingkar Survei Nasional (LSN) 2025. Walau, terlalu fokus pada kebijakan populis bisa mengalihkan perhatian dari reformasi struktur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di tengah meningkatnya kepercayaan publik, pemerintah mesti mengatasi persoalan ekonomi, seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya disparitas sosial.
Pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan kesadaran ihwal keseimbangan antara kebijakan populis dan reformasi struktural. Dalam visi misinya, ada 17 program prioritas yang mencakup kebijakan jangka pendek serta program seperti penyempurnaan sistem penerimaan negara, hilirisasi industri, dan pelestarian lingkungan hidup.
Prioritas pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan pendekatan bertahap, membangun dasar untuk pertumbuhan yang lebih sustainable. Keseimbangan ini penting untuk stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Kebijakan populis bisa meningkatkan konsumsi jangka pendek, namun tanpa reformasi struktural, pertumbuhan tersebut berisiko tidak berkelanjutan.
Kebijakan populis sebetulnya pokok, pasalnya pemerintah Prabowo-Gibran juga perlu berpikir strategis. Memprioritaskan isu fundamental semisal mengatasi kesenjangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru