Menjaga keseimbangan antar dukungan publik lewat kebijakan populis dan reformasi struktural yang tak populer adalah ujian bagi kepemimpinan Prabowo-Gibran. Pemerintah mesti mulai menangani persoalan struktur yang dihadapi kelas menengah, seperti penurunan daya beli dan pemutusan hubungan kerja yang tak terkendali.
Efektivitas dan efisiensi birokrasi yakni kiat untuk mewujudkan functioning government. Birokrasi yang baik bisa mempercepat implementasi kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, terlihat ada usaha untuk meningkatkan efektivitas lewat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), yang tujuannya mencapai target pembangunan nasional dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Kendati, sejauh mana sudah tercapai status functioning government masih diteliti. Indikator terbentuknya RPJMN dan cetak biru di beragam sektor kementerian terindikasi kemajuan, walau proses institusionalisasi kementerian yang mengalami perubahan struktur belum sepenuhnya dipahami publik. Ini menunjukan bahwa ada pekerjaan rumah yang harus terselesaikan agar pemerintah berfungsi optimal.
Pemerintahan Prabowo-Gibran mengambil beberapa kebijakan meningkatkan kinerja aparatur negara. Berfokus pada penataan tenaga non-ASN di database BKN, menghindari PHK massal dan menjaga pendapatan saat ini. Selain itu, digitalisasi dan sistem satu data terpadu sejatinya bisa memperbaiki efisiensi dan tata kelola birokrasi.
Pemerintah juga merencanakan kenaikan gaji untuk ASN, terlebih guru, dosen, tenaga kesehatan, serta TNI/POLRI dan pejabat negara, guna meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, ada komitmen untuk menguatkan pendidikan dan teknologi dengan target dana riset dan inovasi mencapai 1,5 hingga 2 persen dari PDB dalam lima tahun ke depan.
Pemerintah Prabowo-Gibran fokus pada kebijakan yang substansi dan bukan sekadar pencitraan populis. Ini mendasar dalam upaya mencapai functioning government yang efektif dan efisien.
Singkat kata, pencapaian tersebut masih dalam proses, dan butuh komitmen serta implementasi yang konsisten dari varian inisiatif yang dicanangkan. Hanya dengan cara ini, janji kampanye bisa terwujud menjadi kebijakan yang berefek bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Courtesy: Media
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru