Bahkan, jika penyaluran (distribusi) elpiji bersubsidi ini juga terdapat penyimpangan atau tidak tepat sasaran tentu yang berhaklah yang dirugikan. Oleh karena itu, tidaklah tepat pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia mengklaim alokasi subsidi elpiji terbesar adalah untuk rakyat!
Hitungan harga Rp30.000 ini hanya alokasi untuk importir, belum lagi harga jual nyata di tingkat penyalur elpiji, agen maupun pangkalan agen dan pengecer. Jika pemerintah daerah (pemda) menaikkan harga eceran tertinggi (HET) lebih tinggi dibanding yang ditetapkan pemerintah cq. KESDM. Tentulah masyarakat pelanggan yang terkena beban selisih (margin) kenaikan harganya.
**). Penulis adalah Ekonom Konstitusi
Beri Komentar