Penulis: Hanny N**
GELOMBANG pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali menghantui Indonesia. Dua pabrik memutuskan menghentikan produksinya alias tutup, menyebabkan ribuan orang buruh terancam kehilangan sumber pendapatan.
Kedua perusahaan itu adalah PT Sanken Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat dan PT Danbi International di Garut, Jawa Barat.
Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Sinyal meningkatnya angka PHK tahun ini semakin kuat, dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari efisiensi anggaran perusahaan hingga kondisi ekonomi yang tidak stabil. Tak hanya itu, banyak pabrik di tanah air yang terpaksa melakukan perampingan tenaga kerja akibat permintaan pasar yang menurun, meningkatnya biaya produksi, serta kebijakan ekonomi yang kurang berpihak kepada buruh.
Realitas ini menambah penderitaan rakyat kecil yang semakin sulit mencari pekerjaan. Di tengah persaingan ketat, berbagai perusahaan menetapkan kriteria rekrutmen yang menyulitkan, termasuk batasan usia yang ketat. Usia di atas 30 tahun kerap dianggap terlalu tua bagi banyak perusahaan, sehingga banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan justru kesulitan mendapatkan yang baru. Ironisnya, dalam sistem kapitalisme, buruh hanya dipandang sebagai faktor produksi yang bisa dengan mudah dikorbankan demi menyelamatkan keberlangsungan perusahaan. Tidak peduli seberapa lama mereka telah mengabdi, begitu perusahaan mengalami kesulitan, mereka adalah yang pertama kali harus dikorbankan.
Sebagai solusi, pemerintah menggulirkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang memberikan kompensasi sebesar 60% dari gaji terakhir selama enam bulan dengan batas atas upah sebesar lima juta rupiah. Namun, apakah ini cukup? Jelas tidak! Kehidupan tidak berhenti dalam enam bulan, sementara kebutuhan terus berjalan. Biaya hidup terus meningkat, harga sembako semakin melambung, tarif listrik dan air tak pernah turun, dan biaya pendidikan anak semakin mahal. Setelah enam bulan berlalu, pekerja yang belum mendapatkan pekerjaan baru akan kembali terjebak dalam kesulitan yang lebih dalam. Program ini bukanlah solusi jangka panjang, melainkan hanya penenang sesaat yang tidak benar-benar menyelesaikan akar masalah.
Sistem kapitalisme yang menjadi panglima ekonomi saat ini jelas tidak berpihak kepada kaum buruh. Perusahaan yang berorientasi pada keuntungan akan selalu mencari cara untuk menekan biaya produksi, termasuk dengan melakukan PHK massal. Pemerintah, alih-alih melindungi buruh, justru terus mengeluarkan kebijakan yang mempermudah PHK, seperti yang terlihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Bukannya memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja, kebijakan ini justru semakin membuka peluang bagi perusahaan untuk mem-PHK pekerjanya dengan mudah, bahkan memberi ruang yang lebih besar bagi tenaga kerja asing untuk masuk dan bersaing dengan pekerja lokal.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru