Pintu Masuk Pencopotan Wapres Gibran: Cacat Etik dan Hukum Lahir dari Putusan MK?

Beberapa hari terakhir, ruang publik kembali riuh. Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyampaikan delapan poin tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-8 setelah Joko Widodo alias Jokowi. 

Salah satu poin yang paling menyita perhatian adalah usulan agar Gibran Rakabuming Raka (GRR) dicopot melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Dalam bahasa yang sopan, tapi mengandung muatan politis yang dalam bahwa “Gibran dianggap produk dari proses yang cacat etik dan hukum, karena lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi yang terbukti bermasalah.”

Namun, mencopot seorang Wapres bukan perkara opini atau moralitas Politik semata. Ini soal konstitusi, hukum, dan sistem demokrasi yang mesti harus dijaga. 

Dan dalam sistem presidensial seperti Indonesia, mencopot Wapres adalah tindakan yang sangat serius, dengan prosedur luar biasa ketat.

Tak hanya soal desakan pencopotan Gibran, sebanyak 300 pensiunan tentara dan didukung oleh mantan Wapres Try Sutrisno mendesak Prabowo agar mencopot menteri yang masih mengabdi kepada Jokowi layaknya masih seorang ‘bos’.

Terkait hal itu, Lutfia Harizuandini, Peneliti PARA Syndicate menilai bahwa dua desakan itu mencerminkan adanya konflik antarelite pendukung Prabowo. 

“Ada ketidaksukaan dari pendukung Prabowo, khususnya elemen senior militer, terhadap perpanjangan Jokowi di pemerintahan baru,” katanya, Senin (28/4/2025).

Soal desakan pencopotan menteri, Lutfia menjelaskan hal ini dilatarbelakangi munculnya sikap loyalitas ganda di kabinet.

Ada beberapa menteri yang dinilai lebih loyal kepada Jokowi ketimbang dengan Prabowo.  Hal ini ditandai dengan sowan para menteri ke kediaman Jokowi di Solo berapa waktu lalu.

Lutfia mengatakan, konflik ini bisa memicu masalah serius ke depannya. Arah kebijakan Prabowo bisa terganggung dengan adanya konflik antarelite pendukungnya.

“Konflik antarelite ini, ke depannya, berpotensi memengaruhi kebijakan dan eksekusi hingga implikasinya bagi masyarakat semua,” jelas Lutfia.

Sikap Prabowo terhadap tuntutan tersebut sangat dinanti oleh publik. Bahkan bisa saja arah pemerintahan Prabowo dipertaruhkan.

Oleh karena itu, Prabowo harus bersikap bijak untuk menjawab tuntutan tersebut.

“Respons Prabowo terhadap konflik dan dinamika tersebut bakal berpengaruh signifikan bagi ke keberlangsungan pemerintahannya hingga 2029,” lanjut Lutfia.

“Jadi, Prabowo harus hati-hati dan mempertimbangkan respons dengan cermat,” imbuhnya.

Pintu masuk pemakzulan Gibran

Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar membeberkan 3 hal yang mungkin bisa menjadi pintu masuk impeachment atau pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Banda Aceh

12.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Kota Langsa

12.00 WIB

27 °C

Berawan

Aceh Selatan

12.00 WIB

27 °C

Cerah Berawan

Aceh Tenggara

12.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Bali

13.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

12.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

Bengkulu

12.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

DI Yogyakarta

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Jakarta Pusat

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

13.00 WIB

29 °C

Berawan

Kalimantan Barat

11.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

14.00 WITA

26 °C

Hujan Petir

Kalimantan Timur

14.00 WITA

26 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Utara

14.00 WITA

32 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

11.00 WIB

31 °C

Berawan

Lampung

11.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Nusa Tenggara Barat

12.00 WITA

30 °C

Cerah

Palu

13.00 WITA

29 °C

Berawan

Pangkal Pinang

12.00 WIB

32 °C

Berawan

Riau

12.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Sumatera Selatan

12.00 WIB

30 °C

Berawan

Sumatera Utara

11.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Sumatera Barat

11.00 WIB

26 °C

Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

11.00 WIB

30 °C

Berawan

Kepulauan Riau

11.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Jawa Barat

11.00 WIB

29 °C

Cerah

Jawa Tengah

11.00 WIB

33 °C

Cerah

Jawa Timur

11.00 WIB

36 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)