Pintu Masuk Pencopotan Wapres Gibran: Cacat Etik dan Hukum Lahir dari Putusan MK?

“Saya kira lebih baik DPR memulainya dengan apa, misalnya silakan pilih, misalnya kalau Gibran dianggap tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden, kan barangkali sempat heboh-heboh soal ijazah, ya silahkan kalau memang ditemukan bukti yang kuat soal itu,” kata Zainal Arifin Mochtar dalam sebuah dialog “Forum Purnawirawan TNI Desak MPR Copot Wapres Gibran”, Senin (28/4/2025).

Kedua adalah terkait dugaan perbuatan tercela Gibran meskipun itu dilakukan sebelum menjabat sebagai wakil presiden. Salah satunya adalah soal dugaan kepemilikan akun fufufafa yang kontennya berisi penghinaan terhadap Prabowo Subianto dan keluarga.

“Perbuatan tercela, nah silakan tuh, apakah konteks fufufafanya kemarin itu betulkah dia yang melakukan dan sebagainya silakan itu yang dielaborasi,” kata Uceng.

“Termasuk kalau pelanggaran pidananya, misalnya, saya nggak tahu, tapi dulu Mas Ubaidilah pernah melaporkan ke KPK misalnya, kalau itu memang terbukti secara pidana maka seharusnya bisa dilanjutkan ke proses impeachment melalui DPR.”

“Tapi jangan lupa dia harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebelum ujungnya akan diselesaikan oleh MPR,” bebernya.

Dalam upaya pemakzulan terhadap Gibran jangan sampai ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan.

“Pelanggaran konstitusi yang dulu dilakukan, tidak berarti bahwa kita melakukan pelanggaran yang sama atau merusak konstitusi karena itu tidak akan membanggakan dalam sebuah proses konstitusional,” katanya.

Apa urgensinya?

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai tidak ada urgensi yang mendesak untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. 

Agung mengatakan, dalam 6 bulan kepemimpinan Gibran sebagai wapres tidak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukannya.

“Tidak ada urgensi yang mendesak untuk memakzulkan Mas Gibran dan karena selama 6 bulan ini tidak ada pelanggaran inkonstitusional menurut kacamata saya sebagai analis politik,” kata Agung.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai, usulan para purnawirawan TNI agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi Wapres justru memicu kontraksi politik baru bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab, pemerintah saat ini tengah menghadapi situasi yang tidak mudah akibat tantangan global.

“Saya kira usulan itu, kita harus lihat secara aturan konstitusi dan seterusnya, secara politik menurut saya tidak menguntungkan untuk hari ini,” jelas Doli.

Namun demikian, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menegaskan bahwa konstitusi mutlak untuk dipatuhi.

Banda Aceh

12.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Kota Langsa

12.00 WIB

27 °C

Berawan

Aceh Selatan

12.00 WIB

27 °C

Cerah Berawan

Aceh Tenggara

12.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Bali

13.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

12.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

Bengkulu

12.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

DI Yogyakarta

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Jakarta Pusat

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

13.00 WIB

29 °C

Berawan

Kalimantan Barat

11.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

14.00 WITA

26 °C

Hujan Petir

Kalimantan Timur

14.00 WITA

26 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Utara

14.00 WITA

32 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

11.00 WIB

31 °C

Berawan

Lampung

13.00 WIB

32 °C

Cerah

Nusa Tenggara Barat

14.00 WITA

29 °C

Cerah

Palu

13.00 WITA

29 °C

Berawan

Pangkal Pinang

12.00 WIB

32 °C

Berawan

Riau

12.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Sumatera Selatan

12.00 WIB

30 °C

Berawan

Sumatera Utara

11.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Sumatera Barat

12.00 WIB

26 °C

Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

13.00 WIB

33 °C

Berawan

Kepulauan Riau

13.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Jawa Barat

11.00 WIB

29 °C

Cerah

Jawa Tengah

13.00 WIB

34 °C

Cerah

Jawa Timur

13.00 WIB

38 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)