Projo Berpeluang Kena TPPU jika Terbukti Terima Aliran Dana Pengamanan Judol dari Budi Arie

BANDA ACEH – Polda Metro Jaya didorong untuk menyelidiki aliran dana yang diduga diterima oleh eks Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam praktik pengamanan situs judi online (judol).”Harus dilakukan penyelidikan terhadap uang hasil kejahatan, alirannya, dan semua yang menerima uang hasil kejahatan harus diproses hukum,” kata Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf, saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Minggu (18/5/2025).

Menurut Hudi, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan dua alat bukti yang cukup, maka Budi Arie bersama Projo — organisasi relawan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang didirikan Budi Arie— dapat diproses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Projo dapat dijerat TPPU maupun tersangka korporasi apabila terbukti mengetahui bahwa dana yang diduga diterima dari Budi Arie merupakan hasil tindak pidana dari pengamanan judol.

“Iya, sangat memungkinkan semua entitas hukum, apabila menerima uang hasil kejahatan, dapat dijerat banyak pasal termasuk TPPU,” ucapnya.

Sebelumnya, pemberitaan Inilah.com berjudul “Klaim Dikhianati Anak Buah, Ternyata Budi Arie Minta Jatah 50 Persen Pengamanan Judol” menuai banyak komentar publik. Salah satunya datang dari Cecep Almualif yang mendesak agar aliran dana dari pengamanan situs judol ke Projo diusut tuntas.

“Usut sampai tuntas aliran dananya sampai ke mana… Sekarang tahu kan Projo seperti apa…,” ucap Cecep.

Dalam pemberitaan tersebut, eks Menkominfo Budi Arie Setiadi disebut meminta jatah 50 persen dari praktik pengamanan situs judol. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan terhadap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kini telah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Para terdakwa dalam kasus ini adalah Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus.

Dari praktik tersebut, terungkap bahwa keuntungan dibagi rata, namun Budi Arie disebut mendapat bagian paling besar.

“Terdakwa dan para pelaku sepakat membagi hasil. Sebesar 50 persen diberikan kepada Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi,” bunyi surat dakwaan.

Zulkarnaen bahkan disebut beberapa kali memanfaatkan kedekatannya dengan sang menteri untuk meyakinkan pihak lain bahwa aktivitas tersebut aman.

“Saya teman dekat Pak Menteri,” tutur Zulkarnaen kepada salah satu terdakwa lain, dalam pertemuan yang turut diungkap dalam dakwaan.

Ketika praktik ini sempat terhenti pada April 2024, Zulkarnaen disebut menemui Budi Arie di rumah dinas Menkominfo di Widya Chandra, Jakarta. Dalam pertemuan itu, ia meminta agar praktik dilanjutkan, dan permintaan tersebut disetujui.

Banda Aceh

13.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

13.00 WIB

30 °C

Berawan

Aceh Selatan

14.00 WIB

26 °C

Berawan

Aceh Tenggara

14.00 WIB

26 °C

Berawan

Bali

15.00 WITA

31 °C

Cerah

Banten

14.00 WIB

33 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

14.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

13.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Jakarta Pusat

14.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

13.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Selatan

15.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

15.00 WITA

29 °C

Udara Kabur

Kalimantan Utara

14.00 WITA

30 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Tengah

13.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

Lampung

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Nusa Tenggara Barat

13.00 WITA

29 °C

Hujan Ringan

Palu

15.00 WITA

28 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

14.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Riau

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Sumatera Selatan

13.00 WIB

31 °C

Berawan

Sumatera Utara

13.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Sumatera Barat

13.00 WIB

24 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Kepulauan Riau

12.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

13.00 WIB

29 °C

Berawan

Jawa Tengah

12.00 WIB

36 °C

Cerah Berawan

Jawa Timur

13.00 WIB

36 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)