Selain SJS, dokter juga mempertimbangkan kemungkinan penyakit autoimun seperti psoriasis dan vitiligo, namun semua diagnosis tersebut perlu pemeriksaan langsung untuk bisa dipastikan.
Yang menjadi pertanyaan besar publik adalah mengapa tidak ada penjelasan resmi dari Tim Dokter Kepresidenan maupun lembaga terkait seperti Kementerian Sekretariat Negara, Istana, atau Presidential Communication Office.
Padahal, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Dokter Kepresidenan, mantan presiden dan pasangannya berhak mendapatkan layanan kesehatan secara berkala, termasuk pendampingan medis dan pengobatan yang dibiayai oleh APBN.
Pasal 3 peraturan tersebut menyebutkan bahwa dokter kepresidenan bertugas memberikan layanan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan bagi mantan presiden.
Sementara Pasal 27 menyatakan bahwa seluruh biaya tersebut dibebankan kepada negara.
Dalam praktiknya, presiden-presiden terdahulu juga mendapat penanganan medis terbuka.
Presiden SBY secara terbuka mengumumkan diagnosis kanker prostat stadium awal dan menjalani perawatan di Mayo Clinic, AS, didampingi tim dokter istana.
Gus Dur, BJ Habibie, hingga Soeharto juga menjalani perawatan medis di bawah pengawasan negara dengan update yang transparan ke publik.
Hingga kini, absennya penjelasan resmi hanya memperbesar ruang spekulasi.
Padahal, keterbukaan informasi soal kesehatan mantan pemimpin bangsa adalah bagian dari akuntabilitas publik.
Pemerintah perlu segera memberikan penjelasan resmi terkait kondisi mantan Presiden Jokowi agar tidak menjadi bola liar yang merusak kepercayaan publik dan membuka ruang bagi spekulasi tidak berdasar.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru