BANDA ACEH – Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri menyampaikan hasil gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Gelar perkara khusus itu telah dilaksanakan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Bareskrim menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) Nomor: 14657/ VII/ RES.7.5/2025/BARESKRIM.
Surat itu ditandatangani Karowassidik Bareskrim Polri Brigjen Pol Sumarto tertanggal 25 Juli 2025.
“Terhadap laporan informasi nomor LI/RES.1.2.4/2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas pengaduan dari Prof. Eggi Sudjana (TPUA) tentang dugaan tindak pidana pemalsuan data autentik dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam data autentik, membantu memberikan dan menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan atau profesi/vokasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaiama dimaksud Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP, dan 266 KUHP, Pasal 68 UU Nomor 20/2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditangani oleh Dittipidum Bareskrim Polri, penghentian penyelidikan sudah sesuai dengan ketentuan (prosedur) yang berlaku,” tulis keputusan hasil gelar perkara khusus.
Isi surat itu juga menyatakan bahwa data yang diberikan oleh pengaduan masyarakat (pendumas/pelapor) Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) disertai bukti temuan dalam bentuk keterangan merupakan data sekunder bukan data primer.
Maka hasil gelar perkara khusus Bareskrim tetap menghentikan penyelidikan sebagaimana yang sudah disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro pada 22 Mei 2025.
Wassidik Bareskrim merupalan Pengawas Penyidikan di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Badan ini bertugas mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri agar sesuai prosedur hukum.
Termasuk menganalisis laporan atau pengaduan masyarakat terkait kinerja penyidik serta melakukan gelar perkara untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses hukum.
Proses Perkara Khusus
Sebelumnya, kubu pelapor dan terlapor turut hadir dalam gelar perkara khusus soal polemik ijazah Jokowi.
Proses gelar perkara khusus juga mengundang ahli, Universitas Gadjah Mada (UGM), DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman.
Seluruh pihak yang dihadirkan tersebut agar memberikan sejumlah pandangan-pandangan yang konferehensif.
Pakar Telematika Roy Suryo menunjukkan hasil analisis teknis setelah memeriksa ijazah Jokowi yang disebut Bareskrim Polri palsu secara digital.
Hal itu dikatakan sebelum mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus ijazah Jokowi di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

















































































































Komentar Terbaru