“Kaji ulang, kalau perlu batalkan, bikin regulasi yang lebih rasional, ya. Lebih rasional dan bisa tenang,” kata Cecep kepada Inilah.com, Rabu (30/7/2025).
Menurutnya, PPATK tak perlu membekukan jutaan rekening yang dorman tiga bulan, apalagi jika nominalnya tak signifikan. Cecep mengingatkan, jika PPATK masuk ke ranah privasi warga, itu bisa melanggar HAM dan berujung gugatan hukum.
“Saya yakin kalau ada aturan, bisa digugat, aturannya akan dibatalkan. Ini negara hukum, jangan melanggar HAM. Saya tidak sepakat kalau PPATK kayak gitu (memblokir rekening sembarang orang),” tegasnya.
Nada serupa disuarakan Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan. Ia mengingatkan PPATK agar menjelaskan latar belakang kebijakan ini secara terbuka ke publik.
“Ini pasti isu yang sangat sensitif dan menarik, publik pasti akan bereaksi. Saya akan setelah reses ini masuk, pasti ada raker dengan PPATK. Kami akan menanyakan kebijakan ini, apa goal-nya, mengapa, latar belakangnya apa sehingga publik mendapatkan informasi yang cukup,” ucap Hinca di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/7/2025).
Menurut Hinca, PPATK harus menjelaskan secara rinci, apakah pemblokiran ini untuk mendeteksi adanya potensi kejahatan dari rekening yang tidak aktif atau semata administratif.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru