UPDATE

NASIONALTOKOH

Serangan ke Penasihat Khusus Presiden Jenderal TNI Dudung Dinilai “Bermuatan Politik”

Nasky juga menguraikan keberhasilan dan prestasi Jenderal Dudung yakni telah berhasil menyelesaikan pembangunan fasilitas bagi prajurit TNI AD sebanyak 1.020 unit Rumah Dinas (Type K-45), 62 unit Rumah Dinas (Type K-70), serta 9 unit Rusun tahun 2021. Ini wujud bukti nyata perhatian dan dedikasi Jenderal Dudung sebagai seorang pemimpin dalam memanusiakan dan mensejahterakan kehidupan para prajurit, termasuk pemberian penghargaan kepada prajurit yang berprestasi.

Sementara itu, Isu soal program rumah prajurit TNI AD kembali mencuat ke publik seiring atas kepercayaan dan amanah yang di berikan Bapak Presiden RI, Prabowo kepada Jenderal Dudung di Kabinet Merah Putih. Maka untuk itu, Sebuah tuduhan dalam negara hukum haruslah dibuktikan, bukan dimanipulasi melalui framing media. Taktik ini bukanlah hal baru. Dalam praktik global, kita mengenal apa yang disebut _decapitation strategy_, yaitu menyerang tokoh-tokoh kunci yang dianggap menjadi fondasi utama kekuatan politik atau kebijakan.

“Karena itu, Jika kita meninjau pendekatan _public choice theory_, maka serangan seperti ini bukanlah kejadian yang netral. Ada aktor-aktor rasional yang sedang berupaya menggeser peta kekuasaan dengan cara menyerang individu kunci dalam sistem,” ungkap Nasky.

Selain itu, Dalam studi administrasi publik, kohesi politik dan ketenangan dalam arena legislatif adalah _prerequisite_ dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa itu, pemerintah akan selalu disibukkan dengan manuver-manuver politik yang melelahkan dan menjauhkan fokus dari pelayanan publik.

“Maka, serangan terhadap Penasehat Khusus Presiden Jenderal Dudung harus dibaca sebagai bentuk pelemahan terhadap struktur pendukung pemerintahan. Dan secara tidak langsung, ini juga upaya sistematis untuk menggoyang legitimasi program kerja pemerintah melalui jalur non-formal,” ucap Nasky.

Di sini perlu kita hadirkan konsep _policy sabotage_, sebagaimana dikembangkan dalam kajian kebijakan publik. Strategi ini dilakukan oleh aktor-aktor eksternal yang tidak mampu menyerang langsung pada pusat kekuasaan, sehingga menggunakan jalan pintas dengan menghancurkan kredibilitas orang-orang di sekitarnya.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), Saya mengajak kita semua untuk lebih cermat melihat fenomena semacam ini. Literasi publik harus ditingkatkan, agar masyarakat tidak mudah termakan oleh opini yang dibangun tanpa dasar empirik.

“Dan sebagian bagian dari elemen Pemuda Indonesia, Kami meminta publik tidak mudah terpengaruh kabar bohong dan framing negatif terkait narasi tedensius, adu domba dan provokatif yang ditujukan pada eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut,” pungkasnya.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2 3

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.