Tetapi di tahun 2022, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), membuat pajak pertambahan nilai atau pajak pembelian (PPN) naik dari 10 persen menjadi 11 persen pada tahun 2022, dan 12 persen pada tahun 2025.
Aksi protes dikemukakan berbagai pihak, karena dianggap menambah beban masyarakat di tengah pemulihan pasca-pandemi.
Masa-masa akhir pemerintahan Jokowi, di 2023 menuju 2024 Srimul kembali menaikan pajak rokok yang cukup tinggi, dan kembali menjadi isu panas terutama karena berdampak pada industri padat karya, sehingga datang penolakan dari asosiasi pekerja dan pelaku usaha.
Lebih dari itu, Srimul dianggap sebagai “Ratu Defisit APBN dan Ketergantungan Utang”, walaupun dirinya mengklaim defisit APBN terkendali, padahal oposisi menyoroti lonjakan total utang negara dianggap membebani generasi mendatang.
Isu lain yang berulang, yakni soal subsidi energi yang dimana kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik sering jadi sorotan karena berpotensi memicu inflasi dan protes publik.
Kekinian, Srimul mengeluarkan reformasi pajak digital. Meskipun progresif, banyak yang menilai implementasinya tergesa-gesa dan membebani pelaku UMKM online.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru