Ini Deretan Kebijakan Bermasalah Sri Mulyani yang Rumahnya Kena Jarah

BANDA ACEH – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ikut dijarah rumahnya beberapa waktu lalu, ternyata punya rekam jejak kinerja mengurus fiskal negara yang bikin gaduh di publik.

Seperti dikutip HARIANACEH.co.id dari laman RMOL, kebijakan-kebijakan fiskal kontroversial saat Srimul menjabat menkeu di era Presiden Joko Widodo.

Pada 2016, masyarakat kelas menengah ke bawah dibuat jengkel Srimul setelah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty).

Saat itu, sosok yang pernah menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia ini beralasan Tax Amnesty mampu meningkatkan penerimaan negara dengan menarik dana orang kaya yang parkir di luar negeri.

Namun, kebijakan itu menuai kritik karena dianggap memberi “pengampunan” pada wajib pajak nakal, sementara masyarakat kecil tetap wajib patuh.

Kedua, pada 2017 Srimul memberlakukan pengenaan Pajak atas Barang Kena Pajak Tertentu, termasuk rencana pajak untuk rokok elektrik dan minuman manis.

Kebijakan itu dikecam oleh pelaku industri kecil dan konsumen, karena dinilai menambah beban pelaku usaha dan juga masyarakat.

Pada 2018, Srimul menaikan Cukai Rokok. Bahkan, hampir tiap tahun jenis pajak ini dinaikkan dengan dalih kesehatan dan penerimaan negara.

Kebijakan itu kontroversial karena dinilai mematikan industri rokok kretek rakyat dan mengancam PHK ribuan buruh pabrik sehingga berpeluang mengurangi lapangan pekerjaan.

Di tahun 2019, Srimul juga melakukan pemotongan Anggaran Daerah, dengan dalih pemerintah pusat sedang melakukan efisiensi dan penundaan transfer daerah untuk keseimbangan fiskal, dan akhirnya menuai protes kepala daerah karena dianggap menghambat pembangunan di daerah.

Pada 2020 saat pandemi Covid-19 menyebar masif di berbagai wilayah di Indonesia, Srimul mengambil kebijakan utang dan berakibat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  membengkak.

Kebijakan ekspansi fiskal untuk penanganan pandemi menyebabkan utang negara melonjak, dan dikecam oleh oposisi dan sebagian ekonom karena dinilai berisiko pada keberlanjutan fiskal.

Tak berhenti di situ, Srimul juga membuat kontroversi lagi lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sementara faktanya penyaluran insentif dinilai lambat dan tidak tepat sasaran.

Di samping itu, muncul kritik terhadap dia karena stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah lebih menguntungkan karena menyasar korporasi besar dibanding usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Masih di periode Presiden Jokowi, tepatnya tahun 2022, Srimul membuat rencana kebijakan Pajak Sembako dan Pendidikan (RUU KUP), namun mendapat gelombang penolakan luas hingga akhirnya ditarik kembali.

Banda Aceh

15.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

15.00 WIB

29 °C

Berawan

Aceh Selatan

14.00 WIB

26 °C

Berawan

Aceh Tenggara

14.00 WIB

26 °C

Berawan

Bali

15.00 WITA

31 °C

Cerah

Banten

14.00 WIB

33 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

14.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

13.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Jakarta Pusat

14.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

14.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

15.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

15.00 WITA

29 °C

Udara Kabur

Kalimantan Utara

16.00 WITA

29 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Tengah

14.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Lampung

14.00 WIB

32 °C

Berawan

Nusa Tenggara Barat

15.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Palu

15.00 WITA

28 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

14.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Riau

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Sumatera Selatan

15.00 WIB

31 °C

Berawan

Sumatera Utara

14.00 WIB

28 °C

Cerah

Sumatera Barat

14.00 WIB

24 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

14.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Riau

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

15.00 WIB

26 °C

Hujan Sedang

Jawa Tengah

14.00 WIB

34 °C

Cerah

Jawa Timur

14.00 WIB

36 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)