Program ini dirancang untuk memperluas peran koperasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan, dengan tujuan menghadirkan keadilan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Daftar Isi
“Kita bisa lihat bagaimana Menteri Budi Arie berkeliling dari satu daerah ke daerah lain untuk memastikan program koperasi berjalan sesuai harapan. Itu bukti nyata bahwa beliau fokus bekerja, bukan sibuk dengan opini yang tidak berdasar,” jelas Heru.
Budi Arie, kata Heru, meyakini bahwa koperasi harus menjadi instrumen utama pembangunan ekonomi yang inklusif.
Karena itu, ia terus mendorong modernisasi koperasi, peningkatan akses pembiayaan, hingga penguatan digitalisasi di sektor koperasi.
Dimintai Keterangan, Bukan Tersangka
Salah satu isu yang paling sering dilemparkan kepada Budi Arie adalah kaitannya dengan kasus judi online.
Pada Desember 2024, ia memang sempat dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri.
Namun, Heru menegaskan bahwa kehadiran Budi Arie kala itu bukan karena ia terlibat, melainkan dalam kapasitas membantu penyidikan.
“Beliau hadir untuk membantu tugas penyidik, bukan karena terlibat. Itu bukti itikad baik Budi Arie mendukung proses hukum.
Tapi oleh sebagian pihak, fakta ini dipelintir seakan-akan beliau terlibat langsung,” kata Heru.
Menurutnya, publik perlu memahami perbedaan mendasar antara dimintai keterangan dengan ditetapkan tersangka.
“Hukum tidak boleh didasarkan pada desakan sepihak tanpa dasar. Penetapan tersangka harus berdasarkan bukti yang kuat, bukan asumsi,” tambahnya.
Pola Serangan terhadap Tokoh Publik
Fenomena framing terhadap pejabat publik sebenarnya bukan hal baru dalam politik Indonesia.
Kerap kali, narasi hukum digunakan sebagai alat untuk menekan atau menjatuhkan lawan politik.
Pengamat komunikasi politik menilai, pola semacam ini biasanya memanfaatkan momentum isu aktual.
Begitu ada kasus besar, tokoh-tokoh yang tidak terkait langsung pun bisa terseret melalui opini publik.
Heru sendiri menegaskan, cara-cara seperti itu justru merusak demokrasi.
“Kita tidak bisa membiarkan opini menggantikan hukum. Kalau ada bukti, silakan proses secara hukum. Tapi kalau hanya asumsi, maka jelas itu framing,” tegasnya.
Rakyat yang Semakin Kritis
Menariknya, Heru melihat adanya perubahan besar dalam cara masyarakat merespons isu-isu yang berkembang.
Menurutnya, rakyat sudah semakin kritis, terutama dengan derasnya arus informasi di era digital.
“Dulu mungkin framing bisa efektif, tapi sekarang rakyat bisa menilai. Mereka bisa membedakan mana fakta, mana fitnah. Mereka tahu bahwa Budi Arie selama ini hanya korban framing,” ujarnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru