Hal ini, kata Heru, sekaligus menjadi pesan penting bahwa demokrasi Indonesia tidak bisa digiring hanya dengan opini sepihak.
“Rakyatlah hakim tertinggi. Selama pejabat bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat, mereka tidak akan terhasut oleh framing,” tandasnya.
Catatan Akhir
Kasus tudingan terhadap Budi Arie Setiadi memperlihatkan betapa tipisnya garis antara opini publik dan fakta hukum.
Meski kerap menjadi sasaran framing, ia tetap melanjutkan tugasnya membangun koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
Dalam situasi politik yang dinamis, publik memang dituntut untuk semakin kritis.
Tuduhan tanpa bukti yang kuat hanya akan melemahkan kredibilitas demokrasi itu sendiri.
Bagi Budi Arie, amanah sebagai menteri adalah fokus utama.
Selebihnya, waktu dan kinerja yang konsisten akan menjadi jawaban terhadap segala framing yang diarahkan kepadanya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru