4. Penegakan hukum di Pengadilan Tipikor tanpa kompromi politik, agar prinsip equality before the law benar-benar bermakna.
Transparansi bukan pilihan moral, melainkan syarat keberlangsungan negara hukum demokratis. KCJB telah menunjukkan bahwa tanpa transparansi, hukum kehilangan martabatnya, dan negara kehilangan legitimasi moralnya.
Cermin Buram Negara Hukum
Kasus KCJB adalah a case study of constitutional hypocrisy. Di satu sisi, negara menegaskan komitmen terhadap pembangunan dan modernitas; di sisi lain, ia menegasikan prinsip dasar hukum itu sendiri.
Hukum tidak boleh terus diproduksi dan juga disiasati oleh politik proyek. Dan di Indonesia, korupsi itu kini berwujud dalam bentuk yang lebih halus: konstitusi kemunafikan.
Semestinya melalui konstruksi hukum di atas, Indonesia punya wajah baru: Hukum yang mampu mengadili ketidakjujuran meski dilakukan oleh Presidennya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
