BANDA ACEH — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 di Gedung Utama DPRA, Senin (6/4/2026) pukul 14.00 WIB.
Dalam rapat tersebut, DPRA juga menetapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sebagai langkah lanjutan untuk mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah Aceh selama tahun 2025.
Ketua DPRA Zulfadhli dalam pidatonya menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
Ia menyebut LKPJ menjadi instrumen penting bagi DPRA dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Rapat Paripurna ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari fungsi pengawasan DPR Aceh untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai RKPA serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Zulfadhli.
Sebagai tindak lanjut, DPRA resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025. Pansus tersebut akan bertugas membedah dokumen LKPJ, melakukan peninjauan lapangan, serta menyusun rekomendasi strategis untuk disampaikan pada rapat paripurna berikutnya.
Zulfadhli juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mempercepat pembangunan di Aceh. Ia berharap proses evaluasi dapat berjalan objektif, transparan, dan konstruktif demi peningkatan kinerja pemerintah ke depan.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRA turut menyerahkan Laporan Reses DPRA Tahun 2026 kepada Gubernur Aceh sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota dewan.
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRA, Gubernur Aceh, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). []
Beri Komentar