BANDA ACEH –Pengamat Politik Rocky Gerung mengulas pengertian makar dalam tradisi Inggris dengan merujuk pada sejarah pemerintahan Henry III. Penjelasan ini disampaikan sebagai respons atas tudingan makar yang dilontarkan oleh Saiful Mujani.
Hal itu disampaikan Rocky dalam acara “Diskusi Politik dan Kebebasan Akademik” di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Kamis, 23 April 2026.
“Bahwa kemudian makar itu dipakai di Inggris, tidak untuk raja. Karena di Inggris, ‘the King can do no wrong’. Maka yang dimakar itu, di-impeach, akhirnya, dalam pengertian bahasa Inggris, adalah menteri-menterinya,” ujarnya.
Rocky menjelaskan, sejarah istilah impeachment di Inggris terbentuk dari dinamika politik para baron pada 1258, ketika mereka memaksa Raja Henry III menyetujui *Provisions of Oxford*, yang kerap dianggap sebagai cikal bakal konstitusi tertulis Inggris.
“Aksi para Baron, pada akhirnya membentuk parlemen Inggris untuk menggunakan impeachment menyerang penasihat raja sebagai strategi melemahkan kekuasaan mutlak Raja Henry III di dalam negara,” jelasnya.
“Artinya, impeachment ketika kata itu pertama dipakai oleh Parlemen Inggris, (untuk) membunuh menteri-menteri Henry III. Parlemen tidak bagi pengadilan, karena parlemen menganggap suara rakyat ada di dia. Dan dia tidak bisa menumbangkan raja, hanya agar menghilangkan legitimasi raja,” urainya.
“Jadi karena itu juga kata impeachment dibuat. Kata imped?re (asal kata impeachment dari bahasa Latin) artinya kaki yang ditahan. Supaya tidak ke mana-mana. Jadi dari awal kata itu dimaksudkan untuk menumbangkan kekuasaan, dan itu legal,” sambungnya.
Berdasarkan pengertian tersebut, Rocky memandang bahwa jika konsep makar diterapkan di Indonesia, maka seharusnya dimaknai sebagai upaya menindak menteri, bukan presiden, dengan tetap berpijak pada kerangka konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Ia kemudian menyinggung Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menurutnya patut dimakzulkan karena berpotensi mengambil kebijakan yang membahayakan negara.
“Purbaya, Menteri Keuangan, ingin mencekik Selat Malaka, seolah-olah Selat Malaka itu (Selat) Hormuz,” kata Rocky.
Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu menegaskan bahwa Selat Malaka berbeda dengan Selat Hormuz yang berada dalam pengaruh satu negara, yaitu Iran.
“Ngapain lu mau mencekik Selat Malaka yang adalah milik dari Singapura, Malaysia, Indonesia? Lain dengan Hormuz itu cuma punya Iran. Dan kita tahu Malaka itu, seluruh vessel pengangkut minyak Cina itu lewat di situ. Setiap hari ada 100 ribu trafik di situ. Jadi coba anda bayangkan kalau itu terjadi, Cina akan marah dan Indonesia akan dimakari oleh Jinping,” tuturnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru