“Angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran yang masih tinggi, ditambah gelombang PHK dari sejumlah sektor industri, menciptakan kekhawatiran yang nyata di kalangan angkatan kerja Indonesia,” tuturnya.
Fernando juga menyebut pergantian menteri bukan semata manuver politik, melainkan kebutuhan fungsional apabila pejabat terkait dinilai gagal menghadirkan solusi di sektor yang dipimpinnya.
Menurut dia, evaluasi kabinet merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, terutama ketika persoalan ekonomi berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
“Penyesuaian kebijakan ekonomi secara menyeluruh juga mendesak dilakukan. Kebijakan yang dirumuskan dalam kondisi dan proyeksi tertentu harus mampu beradaptasi ketika realitas berubah. Fleksibilitas dan kecepatan respons kebijakan adalah tanda dari pemerintahan yang matang dan berpengalaman,” pungkasnya
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru