Oleh: Rosadi Jamani1
KALIAN pasti dengar teriak para pendemo pro MBG. “Kalau ada masalah, diperbaiki.” “Kalau ada kebocoran, dibenahi.” “Kalau ada korupsi, pelakunya ditangkap.” “Jangan programnya yang dihentikan.” Begitukan?
Sekilas terdengar masuk akal. Bahkan sangat masuk akal. Siapa juga yang tega menolak anak-anak mendapatkan makanan bergizi? Siapa yang berani terang-terangan bilang anak sekolah tidak perlu makan siang?
Masalahnya bukan di situ. Masalahnya justru ada pada pertanyaan paling sederhana yang terus dihindari, “Diperbaiki bagaimana?”
Karena yang sedang dihadapi bukan sekadar kesalahan teknis. Bukan sekadar nasi kurang matang atau lauk kurang garam. Yang sedang dihadapi adalah penyakit kronis bernama korupsi yang sudah bermetastasis ke hampir seluruh organ birokrasi. Sudah jadi budaya, local wisdom, ciri khas negeri.
Kalau pipa bocor, ya diganti. Kalau jalan berlubang, ya ditambal. Kalau mental korupsi sudah akut, mau ditambal pakai apa? Lem Korea? Lakban anti-air? Atau doa bersama tiga malam berturut-turut?
Publik sudah terlalu sering mendengar janji “perbaikan tata kelola”. Kalimat itu sudah seperti ringtone lama yang diputar berulang-ulang sejak KPK ngejar Harun Masiku.
Setiap ada skandal, jawabannya sama. Perbaiki tata kelola. Perkuat pengawasan. Tingkatkan transparansi. Evaluasi menyeluruh.
Hasilnya? Koruptor baru lahir lebih cepat dari laporan evaluasinya selesai.
Lihat saja apa yang terjadi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Baru seumur jagung, belum juga program berjalan penuh ke seluruh Indonesia, publik sudah disuguhi parade tersangka.
Gerombolan Dadan Hindayana betapa rakus mengeruk uang rakyat. Siswa dapat jatah MBG seharga Rp10 ribu, mereka sehari Rp1 miliar. Sudah enam jadi tersangka.
Enam. Bukan satu. Bukan dua. Enam. Jumlah yang cukup untuk membuat satu tim futsal korupsi lengkap dengan pemain cadangan.
Lalu muncul lagi pernyataan yang lebih bikin jidat berkerut. Menurut Sony, ada sekitar 41 nama yang diduga terlibat dalam praktik jual beli titik SPPG. Empat puluh satu. Kalau angka itu benar, berarti yang terlihat sekarang mungkin baru ujung kumis tikus.
Yang ekornya masih berkeliaran di lorong-lorong gelap birokrasi sambil membawa proposal dan stempel. Yang lebih menarik, Kejaksaan Agung masih terus melakukan pendalaman.
Artinya apa? Artinya cerita ini belum tamat. Filmnya mungkin baru masuk episode pembuka. Karena itulah publik mulai kehilangan kepercayaan. Bukan karena mereka anti-gizi.
Bukan karena mereka ingin anak-anak kelaparan. Bukan juga karena mereka membenci MBG. Mereka hanya sudah terlalu lelah dibohongi.
- Ketua Satupena Kalbar[↩]
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru