BANDA ACEH – Pernyataan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen mengenai strategi Politik Presiden Prabowo Subianto kembali memantik diskusi di kalangan publik. Melalui berbagai pandangannya, Kivlan mengemukakan serangkaian klaim mengenai oligarki, konsolidasi kekuasaan, hingga dugaan strategi politik yang ia ibaratkan sebagai “makan bubur panas”, yakni melakukan perubahan secara bertahap demi menjaga stabilitas nasional.Menanggapi pandangan tersebut, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai terdapat sejumlah aspek yang menarik untuk dianalisis dari perspektif strategi negara.
Menurut Amir, dalam ilmu intelijen dikenal prinsip bahwa seorang pemimpin yang baru memperoleh mandat tidak selalu dapat melakukan perubahan secara frontal terhadap seluruh struktur pemerintahan yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya.
“Di dalam teori operasi intelijen maupun strategi politik negara, konsolidasi kekuasaan hampir selalu dilakukan secara bertahap. Sebab sebuah negara tidak hanya terdiri atas presiden, tetapi juga birokrasi, aparat keamanan, lembaga negara, jaringan ekonomi hingga aktor-aktor non-negara yang memiliki pengaruh besar,” ujarnya, Ahad (12/7/2026).
Ia menjelaskan bahwa langkah yang tampak sebagai kompromi di permukaan belum tentu menunjukkan lemahnya kepemimpinan. Dalam banyak kasus di berbagai negara, pendekatan bertahap justru dipilih untuk menghindari resistensi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Amir mengatakan, apabila dianalisis menggunakan pendekatan intelijen strategis, metafora “makan bubur panas” yang disampaikan Kivlan lebih menggambarkan proses pengamanan transisi kekuasaan dibandingkan konfrontasi terbuka.
Menurutnya, setiap perubahan besar dalam birokrasi maupun struktur kekuasaan memiliki risiko memunculkan perlawanan apabila dilakukan secara mendadak.
“Dalam dunia intelijen dikenal konsep menjaga keseimbangan kekuatan terlebih dahulu sebelum melakukan reposisi aktor-aktor strategis. Stabilitas sering kali menjadi prasyarat sebelum agenda perubahan dijalankan secara lebih luas,” katanya.
Mengenai pembahasan tentang oligarki yang disinggung Kivlan Zen, Amir menilai istilah tersebut bukanlah sesuatu yang baru dalam kajian ilmu politik.
Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh negara modern menghadapi tantangan berupa konsentrasi modal pada kelompok ekonomi tertentu.
“Persoalannya bukan sekadar siapa pemilik modal, tetapi bagaimana negara memastikan agar kekuatan ekonomi tidak mendikte kebijakan publik. Di sinilah fungsi regulasi, pengawasan, serta penegakan hukum menjadi sangat penting,” ujarnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru