3 Kejanggalan Kasus Febrie Adriansyah Disorot SETARA Institute: Seperti Menutup-nutupi

“Perubahan yang sangat mendasar ini tidak pernah disertai penjelasan hukum yang memadai kepada publik,” ungkapnya.

“Dalam negara hukum, perubahan status seseorang dalam proses pidana bukanlah tindakan administratif biasa, melainkan tindakan hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” imbuh dia.

Informasi dihimpun terkini, Kejaksaan Agung meralat pertanyaannya dan menyatakan status Febrie dan Don Ritto sebagai tersangka pada Rabu (15/7/2026).

2. Tidak adanya kejelasan mengenai keberadaan Febrie Adriansyah setelah perkara diambil alih Kejaksaan Agung

Di tengah perhatian publik yang sangat besar, kata Hendari, Kejaksaan Agung tidak memberikan kepastian mengenai posisi maupun langkah-langkah hukum yang sedang dilakukan terhadap yang bersangkutan. 

Justru, menurutnya, yang muncul adalah informasi bahwa pencekalan terhadap Febrie Adriansyah dan Don Ritto hanya berlaku selama 20 hari dan hanya didasarkan pada permintaan Polda Metro Jaya.

Hingga kini, kata dia, belum terlihat adanya permintaan pencekalan dari Kejaksaan Agung sebagai institusi yang menangani perkara.

“Kelalaian semacam ini tidak dapat dianggap sebagai persoalan administratif semata, melainkan berpotensi mengganggu efektivitas proses penegakan hukum,” kata Hendardi.

3. Tidak dilakukannya penahanan terhadap Febrie Adriansyah

Hendardi  mengakui hukum acara pidana tidak mewajibkan penahanan dalam setiap perkara. 

Namun, menurutnya dalam perkara dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara yang sangat besar, yang melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum dengan akses dan jejaring yang luas, keputusan untuk tidak melakukan penahanan membutuhkan argumentasi hukum yang kuat dan transparan. 

Dikatakan ketika argumentasi itu tidak pernah disampaikan kepada publik, yang tumbuh adalah dugaan adanya patgulipat dalam penegakan hukum kasus ini.

Dia memandang rangkaian kejanggalan tersebut semakin menguatkan persepsi bahwa Kejaksaan Agung sedang mengalami konflik kepentingan yang serius dalam menangani perkara yang melibatkan mantan pejabat strategisnya sendiri. 

“Pemihakan institusional Kejaksaan Agung dalam kasus ini sangat kentara. Kejaksaan Agung tampak berupaya mengendalikan perkara dan menutup-nutupi kebenaran, bukan mengungkap kebenaran,” kata dia. 

“Penegakan hukum dan keadilan tidak tampak ditegakkan, padahal seharusnya sebaliknya. Justice must not only be done, but must be seen to be done,” ungkap Hendardi.

Hendradi: Tak boleh dibiarkan

Untuk itu, Hendardi mengatakan situasi tersebut tidak boleh terus dibiarkan. 

Banda Aceh

15.00 WIB

28 °C

Berawan

Kota Langsa

16.00 WIB

26 °C

Hujan Petir

Aceh Selatan

16.00 WIB

26 °C

Cerah Berawan

Aceh Tenggara

16.00 WIB

24 °C

Berawan

Bali

17.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

16.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

16.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

15.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Jakarta Pusat

15.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Jambi

15.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

16.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

16.00 WITA

29 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

15.00 WITA

32 °C

Berawan

Kalimantan Utara

15.00 WITA

32 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

15.00 WIB

34 °C

Hujan Ringan

Lampung

15.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

16.00 WITA

28 °C

Cerah

Palu

17.00 WITA

28 °C

Cerah

Pangkal Pinang

16.00 WIB

28 °C

Cerah

Riau

14.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Sumatera Selatan

16.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Sumatera Utara

16.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Sumatera Barat

15.00 WIB

25 °C

Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

15.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Kepulauan Riau

15.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Jawa Barat

15.00 WIB

22 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

15.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Jawa Timur

15.00 WIB

33 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)