Fernando Emas: Jangan Bersembunyi di Balik Dalih Risiko Bisnis
Pengamat kebijakan publik Fernando Emas menilai persoalan PMMP harus dilihat lebih luas, terutama karena salah satu krediturnya merupakan lembaga pembiayaan milik negara.
“Kondisi PMMP tidak cukup dijawab dengan alasan risiko bisnis. Ketika ada dana lembaga negara yang ikut tersalurkan, maka publik berhak mengetahui apakah seluruh proses pembiayaan telah memenuhi prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan bebas dari intervensi kepentingan,” kata Fernando kepada Monitorindonesia.com, Rabu (5/8/2026).
Menurut Fernando, krisis tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh mekanisme pemberian kredit di LPEI.
“Harus ada audit investigatif terhadap proses pemberian pembiayaan, penggunaan dana kredit, hingga efektivitas pengawasannya. Jangan sampai uang negara berubah menjadi kredit bermasalah karena lemahnya pengawasan atau bahkan adanya penyimpangan,” ujarnya.
Fernando menegaskan audit tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata.
“Kalau ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, rekayasa dokumen, konflik kepentingan, atau penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena perusahaan dikaitkan dengan figur publik,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh pihak yang memiliki kewenangan, mulai dari Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga aparat penegak hukum, membuka seluruh proses secara transparan.
“Yang harus dijaga adalah akuntabilitas. Publik ingin mengetahui apakah pembiayaan diberikan berdasarkan analisis bisnis yang objektif atau justru dipengaruhi faktor-faktor di luar pertimbangan profesional. Transparansi menjadi kunci untuk menghilangkan spekulasi,” katanya.
LPEI Kembali Jadi Sorotan
Fernando menambahkan, sorotan terhadap LPEI bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga tersebut telah menjadi objek pemeriksaan BPK serta penyidikan aparat penegak hukum terkait dugaan penyimpangan pemberian kredit kepada sejumlah debitur.
Karena itu, menurutnya, evaluasi terhadap pembiayaan PMMP menjadi bagian penting untuk memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
“Kasus-kasus sebelumnya harus menjadi pelajaran. Setiap kredit bermasalah yang melibatkan lembaga negara wajib dievaluasi secara terbuka agar kepercayaan publik terhadap sistem pembiayaan negara tidak semakin tergerus,” ujarnya.
Fernando menekankan, apabila hasil audit menemukan adanya pelanggaran hukum, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa pandang bulu.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru